Home / Berita / Pemilu / KESBANGPOL BATANG: JANGAN BERHARAP LEBIH KETIKA SUARA RAKYAT SUDAH DIBELI OLEH POLITIKUS

Berita

Kesbangpol Batang: Jangan Berharap Lebih Ketika Suara Rakyat Sudah Dibeli Oleh Politikus

Batang - Meskipun Pemilu legislatif, Presiden dan Pilkada akan berlangsung di tahun 2024. Namun, intensitas perpolitikan di Kabupaten Batang mulai bergeliat. Bakal calon legislatif dan kepala daerah pun sudah mulai terang-terangan mengatakan akan maju dalam kontestasi politik tersebut.

Batang - Meskipun Pemilu legislatif, Presiden dan Pilkada akan berlangsung di tahun 2024. Namun, intensitas perpolitikan di Kabupaten Batang mulai bergeliat. Bakal calon legislatif dan kepala daerah pun sudah mulai terang-terangan mengatakan akan maju dalam kontestasi politik tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Agung Wisnu Barata menyoroti demokrasi transaksional yang kini sudah menjadi budaya di masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta semua lembaga penyelanggara Pemilu dan Stakeholder untuk terus menerus melakukan edukasi politik terhadap masyarakat.

“Politik harus memanusiakan manusia, jangan sampai memberlakukan manusia seperti barang. Seperti penggunaan money politic atau politk uang. Jika cara itu dilakukan, manusia sudah diposisikan sebagai barang yang bisa dibeli,” katanya saat ditemui di Kantor Kesbangpol Batang, Kabupaten Batang, Senin (6/3/2023).

Politikus yang memberi uang jangan dipilih. Karena dia memperlakukan manusia sebagai alatnya dia. Seolah-olah barang yang bisa dibeli. Dan masyarakat jangan berharap dan menuntut lebih kepada wakil rakyat, jika suaranya sudah dibeli.

Ia juga mengatakan, Penyelanggaran Pemilu tidak hanya mengenalkan figur Cabup-Cawabup saja, melainkan juga calon anggota legislatif. Hal ini penting agar masyarakat bisa memilih pemimpin secara rasional.

“Penyelenggara Pemilu sangat perlu sekali mengenalkan para peserta Pemilu ke pada masyarakat. KPU juga harus bisa menyampaikan visi-misi dan kompetensi kandidat,” tegasnya.

Bawaslu juga harus bisa menerangkan kepada masyarakat tentang etika politik. Mana yang boleh dilakukan dan tidak. Penegakan hukum juga bisa dilakukan sebagai efek jera, harus ada keberanian.

“Politik jangan diartikan hanya sekedar memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Juga nilai ketuhanan, politik yang sesuai norma agama yang kita yakini. Tidak boleh bertentangan dengan firman di kaidah-kaidah beragama,” terangnya.

Ia berharap, jalannya tahun politik ini berjalan kondusif. Tidak membawa strategi dalam teori konflik, sehingga membuat suasana politik semakin memanas.

“Edukasi politik harus ditekankan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, bisa membawa kemajuan daerah,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)