Batang - Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan berpengaruh pada turunnya angka stunting, Pendamping Lokal Desa (PLD) diminta memberdayakan Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) setempat.

Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Suradi mengatakan, peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa khususnya di lapangan, memiliki peran penting masing-masing.

“Pendamping Desa itu di level kecamatan sedangkan Pendamping Lokal Desa itu basis lokasi tugasnya di desa. Mereka bertugas memfasilitasi dari sisi pemberdayaan dan memotivasi agar desa menganggarkan pendanaan dari APBDes, sehingga percepatan lokus stunting segera teratasi,” katanya, saat menyampaikan paparan dalam pembinaan KPM, di Hotel Sahid Mandarin, Kota Pekalongan, Selasa (23/11/2021).

Ia mengakui, selama ini pihaknya mengalami sedikit kendala, karena dalam pembentukan KPM belum memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, pola pikir kepala desa masih terobsesi pada kegiatan pembangunan sarana prasarana bukan berfokus pada peningkatan kapasitas KPM.

“Teman-teman PLD berupaya memberikan pemahaman kepada Pemerintah desa, agar kepala desa beserta jajarannya lebih paham terhadap berbagai permasalahan kesehatan, terutama stunting,” harapnya.

PLD merealisasikan tugasnya dengan berkoordinasi bersama bidan desa dan kader-kader lainnya, sehingga bisa berkolaborasi untuk percepatan penanganan stunting.

“Salah satunya melatih KPM dalam mendata kondisi ibu hamil seperti Kekurangan Energi Kronis (KEK) maupun Risiko Tinggi (Risti). Ini menjadi prioritas Dana Desa, untuk menginvertensi dalam menanganinya,” ungkapnya.

Apabila ibu hamil mengalami KEK atau Risti, maka ia harus mendapatkan asupan gizi lebih banyak, melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Demikian pula indikasi tersebut juga ditemukan pada anak dibawah dua tahun, maka PMT yang diberikan lebih diprioritaskan.

“Pemahaman pola hidup sehat juga penting, karena terkadang ibu pun kurang memperhatikannya. Istirahat, pemberian gizi masih kurang, pemahaman pernikahan dini yang masih kurang pun berpotensi melahirkan generasi-generasi stunting,” terangnya.

Ia mengharapkan, ada kolaborasi program antara Dinas Kesehatan dan Dispermades dalam menangani suatu kasus.

“Stakeholder terkait harus satu pemahaman, masyarakat harus memiliki kepedulian, pelaku bisnis harus lebih peduli dengan memberikan hibah atau bantuan kepada keluarga miskin, generasi muda desa yang sudah berhasil bekerjasama membangun desanya melalui potensinya dan media pun berperan penting untuk mengabarkan segala informasi di suatu desa,” tegasnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Batang, Bachtiar Mansyah mengharapkan, seluruh anggota KPM ikut berperan menurunkan stunting.

“Stunting di Kabupaten Batang memang cukup tinggi. Ada beberapa faktor di antaranya sistem sanitasi yang buruk dan asupan gizi yang kurang maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya, Nurlaili Endahwati menambahkan, hingga kini kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah, ditunjukkan dengan nilai IPM tahun 2020 baru mencapai 68,65%.

“Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Maka perlu ada kerjasama seluruh pihak untuk meningkatkan IPM, sehingga stunting pun ikut menurun,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/ Heri/Jumadi)