Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital

Rabu, 18 November 2026 Jumadi Dibaca 68 kali Acara Mentri
Nilai Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, Meutya Hafid: Kemkomdigi dan Polri Terus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Digital
Menkomdigi Meutya Hafid saat menjadi Narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan Peserta Didik Sespimti POLRI di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Jakarta - Perputaran dana judi online pada semester pertama tahun 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian online. Namun, besarnya dana yang masih beredar menuntut penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Jakarta - Perputaran dana judi online pada semester pertama tahun 2026 turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan salah satu indikasi perkembangan upaya pemerintah dalam menekan aktivitas perjudian online. Namun, besarnya dana yang masih beredar menuntut penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online membutuhkan sinergitas antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), terutama dalam memastikan pencegahan di ruang digital dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan kejahatan dapat lebih sinergis.

“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” katanya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Meutya menjelaskan, pemberantasan judi online tidak cukup dilakukan melalui pemutusan akses terhadap situs-situs perjudian, tetapi juga harus menyasar pelaku, jaringan, serta aliran dana yang menopang aktivitas ilegal tersebut. Kemkomdigi berperan dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sedangkan Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku.

“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.

Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar. Langkah ini menunjukkan pentingnya penelusuran rekening penampung dan pengungkapan pihak-pihak yang mengendalikan jaringan perjudian online.

Tantangan pemberantasan judi online juga semakin kompleks karena jaringan kejahatan tersebut beroperasi lintas negara. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.

Selain itu, pelaku juga menggunakan berbagai kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk QRIS dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Meutya, kondisi ini membutuhkan penanganan yang cermat agar pemberantasan judi online tidak justru merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang rekeningnya disalahgunakan.

“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Meutya menekankan pentingnya penguatan koordinasi Kemkomdigi dan Polri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan investigasi digital, mempercepat pertukaran informasi, serta menelusuri jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan digital.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan judi online dapat semakin efektif, tidak hanya dalam membatasi akses masyarakat terhadap konten perjudian, tetapi juga dalam mengungkap pelaku dan memutus aliran dana yang menjadi sumber keberlangsungan kejahatan digital. (Kemkomdigi)

Berita Lainnya

26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban 26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban
26 Ribu Konten Pornografi Anak Ditangani, Meutya Hafid Tekankan Pentingnya Pelacakan Pelaku dan Pelindungan Korban
Jakarta - Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.
18 Nov 2026 Jumadi 77
Anggarkan Rp52 Miliar, DPUPR Batang Tangani 20 Paket Perbaikan Jalan Anggarkan Rp52 Miliar, DPUPR Batang Tangani 20 Paket Perbaikan Jalan
Anggarkan Rp52 Miliar, DPUPR Batang Tangani 20 Paket Perbaikan Jalan
Pemkab Batang melalui DPUPR mengalokasikan sekitar Rp52 miliar untuk menangani 20 paket pekerjaan perbaikan jalan pada anggaran perubahan 2026. Program ini ditargetkan meningkatkan kemantapan jalan kabupaten yang saat ini mencapai 84,26 persen, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah dan akses masyarakat terhadap pusat ekonomi serta pelayanan publik.
18 Nov 2026 Jumadi 83
Tren Jogging Dongkrak PAD, Retribusi Parkir GOR Batang Capai Rp3 Juta Tren Jogging Dongkrak PAD, Retribusi Parkir GOR Batang Capai Rp3 Juta
Tren Jogging Dongkrak PAD, Retribusi Parkir GOR Batang Capai Rp3 Juta
Pemkab Batang menerapkan pembayaran retribusi parkir menggunakan QRIS di kawasan GOR untuk meningkatkan transparansi, mencegah kebocoran PAD, dan memudahkan pengawasan transaksi. Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil dengan penerimaan parkir sekitar Rp3 juta dalam sepekan dan akan diperluas ke sejumlah destinasi wisata, termasuk Sigandu, Kramat, dan Bajar.
18 Nov 2026 Jumadi 93
Diskominfo Batang Gelar Uji Publik kepada OPD, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Diskominfo Batang Gelar Uji Publik kepada OPD, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Diskominfo Batang Gelar Uji Publik kepada OPD, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik
Diskominfo Kabupaten Batang menggelar uji publik kepada OPD sebagai upaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini mendorong OPD lebih transparan, proaktif, dan optimal dalam menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat.
18 Nov 2026 Jumadi 95
Siapkan Generasi Berkarakter, PCNU Batang Luncurkan Pelatihan Psikotes Siapkan Generasi Berkarakter, PCNU Batang Luncurkan Pelatihan Psikotes
Siapkan Generasi Berkarakter, PCNU Batang Luncurkan Pelatihan Psikotes
PCNU Batang melalui LPM dan YPM meluncurkan program peningkatan kualitas pendidikan dengan psikotes dan asesmen awal bagi peserta didik. Program yang melibatkan 321 kepala satuan pendidikan ini bertujuan membantu guru mengenali kemampuan intelektual, gaya belajar, minat, dan bakat anak sejak dini, sekaligus meningkatkan kompetensi pendidik dan mutu pembelajaran di lingkungan pendidikan NU.
18 Nov 2026 Jumadi 97
Rayakan Milad Ke-114, Muhammadiyah Tunjukkan Eksistensi Pengrawit Muda Batang Rayakan Milad Ke-114, Muhammadiyah Tunjukkan Eksistensi Pengrawit Muda Batang
Rayakan Milad Ke-114, Muhammadiyah Tunjukkan Eksistensi Pengrawit Muda Batang
Grup Karawitan Surya Laras Muhammadiyah Batang melakukan regenerasi pengrawit dengan melibatkan pelajar SMK Muhammadiyah Batang. Penampilan mereka dalam Milad ke-114 Muhammadiyah menjadi bukti bahwa generasi muda, termasuk Gen Z, memiliki peran penting dalam melestarikan seni karawitan dan budaya Jawa.
18 Nov 2026 Jumadi 80