Diskominfo Kabupaten Batang menggelar uji publik kepada OPD sebagai upaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini mendorong OPD lebih transparan, proaktif, dan optimal dalam menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat.
Batang – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang menggelar Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus pembinaan bagi OPD dalam menjalankan kewajiban pelayanan informasi kepada masyarakat. Melalui uji publik tersebut, setiap OPD diharapkan semakin memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
“Bahwa uji publik merupakan salah satu langkah untuk mendorong seluruh OPD agar semakin optimal dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada Masyarakat,” kata Kepala Diskominfo Batang Puji Setiyowati saat ditemui di Ruang Comand Center Diskominfo Batang, Kabupaten Batang, Rabu (18/11/2026).
Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi publik. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap, melalui uji publik ini, OPD dapat mengetahui aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pengelolaan dokumentasi, penyediaan informasi, maupun pelayanan permohonan informasi publik.
Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Ermy Sri Ardhyanti mengatakan, pelaksanaan uji publik ini diikuti oleh 13 OPD, yang terdiri dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan enam kecamatan. Ketujuh SKPD tersebut meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Sementara enam kecamatan yang mengikuti kegiatan tersebut yakni Kecamatan Banyuputih, Wonotunggal, Bandar, Reban, Bawang, dan Gringsing
Ia menekankan, pentingnya peran badan publik dalam membangun budaya keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan sehari-hari. OPD tidak hanya dituntut menyediakan informasi ketika diminta masyarakat, tetapi juga perlu proaktif menyampaikan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat.
“Badan publik harus memiliki komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pengelolaan informasi juga harus didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta mekanisme pelayanan yang jelas,” jelasnya.
Ermy juga berharap, kegiatan uji publik dapat menjadi momentum bagi OPD untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pengelolaan informasi publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Batang berharap keterbukaan informasi publik dapat diterapkan secara konsisten di seluruh OPD. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan secara transparan, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan akuntabel. (MC Batang, Jateng/Jumadi)