Jakarta - Ketahanan nasional membutuhkan ruang informasi yang sehat, masyarakat yang terlindungi dari konten berbahaya, serta industri media yang mampu bertahan di tengah persaingan platform digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai pembaruan regulasi penyiaran menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab perubahan tersebut.

“Kita hidup di tengah gempita informasi. Tapi tidak semua yang riuh, yang ramai, itu selalu benar. Dan tidak semua yang benar itu terdengar. Karena itu, penyiaran hari ini ditantang dengan cukup serius bagaimana menjadi pelita, menjadi clearing house of information di tengah riuhnya informasi,” katanya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2026 di Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi sekaligus mempercepat perubahan model bisnis industri media. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235,26 juta orang atau 81,72 persen dari total penduduk.

“Sebanyak 43,4 persen pengguna menghabiskan waktu empat hingga enam jam setiap hari di platform digital. Perubahan tersebut membuat perhatian publik tidak lagi terpusat pada televisi dan radio, tetapi terbagi ke media sosial, video pendek, layanan streaming, hingga platform Over The Top (OTT),” jelasnya.

Bagi masyarakat, batas antara penyiaran konvensional dan layanan digital semakin sulit dibedakan. Namun, menurut Wamen Nezar, pengaturan terhadap kedua ekosistem tersebut belum sepenuhnya setara.

Ia mencontohkan saat ini setiap orang dapat melakukan siaran langsung melalui telepon genggam dan menjangkau jutaan penonton tanpa harus melalui mekanisme perizinan serta pedoman perilaku penyiaran sebagaimana berlaku pada lembaga penyiaran konvensional.

“Pengawasan atas siaran dalam tanda kutip ini tidak lagi berhenti di menara pemancar karena tindakan broadcast ini bisa dilakukan lewat semua channel,” terangnya.

Wamen Nezar menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembaruan regulasi penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah berusia hampir 24 tahun dan lahir sebelum media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Alhasil, pada 8 September 2026, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Menurut Wamen Nezar, pembaruan regulasi tersebut diarahkan untuk menata hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital secara lebih proporsional, memperkuat pelindungan masyarakat, terutama anak dan kelompok rentan, serta meningkatkan kelembagaan dan kapasitas KPI.

“Pembaruan juga diharapkan menghadirkan keadilan dalam pengawasan isi siaran maupun proses bisnis industri penyiaran. Kita memandang pembaruan Undang-Undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, terutama anak dan kelompok rentan, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wamen Nezar menjelaskan bahwa kontribusi penyiaran terhadap ketahanan nasional setidaknya mencakup tiga aspek. Pertama, ketahanan informasi, yakni memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya, terutama ketika terjadi bencana maupun situasi krisis. Kedua, ketahanan generasi, melalui perlindungan anak dan kelompok rentan dari konten yang merusak tanpa menghilangkan ruang berekspresi.

Ketiga, ketahanan ekonomi dan kedaulatan, yaitu memastikan industri penyiaran nasional tetap memiliki ruang tumbuh di tengah persaingan dengan platform digital global. Menurutnya, arus belanja iklan dan perhatian masyarakat yang semakin banyak terserap platform global perlu menjadi perhatian bersama.

“Apabila tidak diimbangi pengaturan yang proporsional, kondisi tersebut dapat melemahkan industri penyiaran nasional dan mengurangi keberadaan konten lokal. Jika ini berlanjut, industri penyiaran nasional melemah dan konten lokal menyusut. Pada akhirnya kita kehilangan kebanggaan penceritaan tentang diri kita sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan tantangan pengaturan platform digital tidak dapat dipisahkan dari persoalan kedaulatan. Karakter platform yang beroperasi lintas negara membuat penyusunan regulasi membutuhkan pertimbangan yang matang, kokoh, proporsional, serta mampu menghadapi dinamika geopolitik.

Karena itu, Wamen Nezar menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Penyiaran. Pemerintah memahami adanya perhatian dan kekhawatiran dari komunitas pers serta kreator konten terkait pengaturan platform dan konten yang diproduksi pengguna.

“Regulasi yang baik melindungi publik sekaligus menjaga kemudahan pers dan ruang kreativitas,” tandasnya. (Kemkomdigi)