Batang – Pemerintah Kabupaten Batang menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 persen pada 2029. Target tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang. Upaya pencapaian target tersebut dibahas dalam evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem semester I 2025–2026 di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (11/11/2026).

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Batang saat ini berada di level 7,68 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun berkat kerja bersama berbagai pihak. Meski demikian, ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak berpuas diri. Menurutnya, penanganan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, pemerintah desa, hingga masyarakat.

“Angka kemiskinan di Kabupaten Batang saat ini 7,68 persen. Artinya sudah cukup kecil dan dari tahun ke tahun selalu turun. Itu karena kerja keras kita yang tidak pernah berhenti. Namun, kita tidak boleh merasa lelah karena ini tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Ia mendorong perusahaan dan berbagai pihak untuk ikut melakukan intervensi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, bantuan tidak harus selalu dalam bentuk program besar. Kepedulian terhadap warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti bantuan beras bagi keluarga yang tidak mampu, juga menjadi bentuk intervensi yang penting.

“Kalau ada orang miskin, apalagi miskin ekstrem, itu menjadi beban kita apabila kita tidak hadir dan tidak menangani. Mari kita intervensi bersama, termasuk melalui CSR perusahaan. Bantuan kecil kepada warga yang benar-benar membutuhkan juga sangat berarti,” terangnya.

Suyono juga menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, setiap program dan bantuan harus diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga mengingatkan para kepala desa dan petugas di lapangan agar melakukan pendataan secara objektif, tanpa kepentingan pribadi maupun kelompok. Ketika mencatat kondisi masyarakat di lapangan, jangan pernah ada kepentingan pribadi. Ini persoalan kemanusiaan. Kepentingan kita adalah menjalankan amanat negara untuk memelihara dan melindungi masyarakat.

“Selain bantuan sosial, perangkat daerah agar memperkuat intervensi melalui sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Salah satu langkah yang didorong adalah mendata warga dari keluarga kurang mampu yang telah lulus SMA atau SMK, tetapi belum mendapatkan pekerjaan,” tegasnya.

Ia juga meminta Dinas Ketenagakerjaan mengawal kelompok tersebut agar memperoleh akses kesempatan kerja, khususnya di kawasan industri Kabupaten Batang. Pekerjaan dengan penghasilan tetap dapat membantu keluarga keluar dari kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

“Kalau ada warga tidak mampu, tetapi anaknya sudah lulus SMA atau SMK, tolong didata. Bantu agar mereka mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengubah kehidupan keluarganya dari tidak mampu menjadi lebih sejahtera,” ungkapnya.

Ia juga mendorong pemerintah desa dan camat ikut mengidentifikasi calon tenaga kerja dari keluarga miskin, kemudian membantu proses pendaftaran dan akses informasi lowongan kerja di kawasan industri.

Suyono mengungkapkan, dirinya turut berupaya membuka akses bagi anak-anak Batang yang melamar pekerjaan di perusahaan, termasuk berkomunikasi dengan bagian sumber daya manusia atau Human Resources Development (HRD) ketika proses rekrutmen mengalami kendala.

“Anak-anak Batang harus kita bantu agar mendapatkan kesempatan kerja. Ketika mereka sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, mereka bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Ini penting sebagai salah satu cara mengangkat keluarga dari kemiskinan,” imbugnya.

Suyono turut meminta perangkat daerah yang menangani kebencanaan dan penanggulangan bencana untuk berperan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama ketika menemukan rumah warga yang rusak berat atau tidak layak huni. Menurutnya, penanganan rumah warga yang kondisinya membahayakan tidak harus selalu menunggu program bantuan rumah tidak layak huni dari dinas perumahan. Jika memungkinkan, perangkat daerah terkait dapat melakukan penanganan awal sesuai kewenangannya.

“Kalau ada rumah yang ambruk, harus sigap ditangani. Jangan selalu menunggu program rumah tidak layak huni dari dinas perumahan. Perangkat daerah terkait juga harus ikut mengambil peran,” ujar dia.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Batang berharap penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan, pembukaan kesempatan kerja, hingga perbaikan kondisi tempat tinggal masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus mewujudkan target 6 persen pada 2029. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)