Batang - Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi parkir dan objek wisata di Kabupaten Batang mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah daerah setempat. Langkah cepat dan cerdas yang diambil Bupati Batang M. Faiz Kurniawan, untuk meminimalkan celah kebocoran tersebut mendulang apresiasi positif dari Bank Indonesia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Tegal Bimala menilai komitmen Pemkab Batang dalam mendorong digitalisasi transaksi khususnya melalui pemanfaatan QRIS merupakan solusi konkret yang sangat memadai.

“Terkait dengan digitalisasi, alokasi digitalisasi yang disampaikan Pak Bupati itu kan QRIS untuk bisa masuk ke parkir, ya QRIS. Implementasi sarana digitalisasi di lapangan kerap kali dibayangkan rumit,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jumat (30/10/2026).

Namun, Bimala menegaskan bahwa dari sudut pandang penyediaan alat atau fasilitas, prosesnya relatif cepat dan tidak terjal. Tantangan terbesarnya justru terletak pada pembentukan kebiasaan baru, baik dari sisi juru parkir maupun pengunjung masyarakat umum.

“Ya, memang yang diperlukan kan sebetulnya kalau sarana-prasarana hemat kami cukup mudah sebetulnya, karena begitu ada anggaran beli alatnya pasti bisa. Tapi kan sebetulnya bagaimana membiasakan petugas dan masyarakat untuk menggunakannya. Makanya tadi kanal-nya sudah disediakan untuk pajak, tapi masyarakat masih tetap tunai, apalagi di daerah wisata,” jelasnya

Keberanian Bupati Batang untuk mendorong target transaksi secara penuh menjadi kunci penting percepatan transformasi digital ini. Nah, ini yang Pak Bupati alhamdulillah sangat bagus sekali. Tadi kan dengar sendiri mendorong untuk semuanya itu 100% digital. Sehingga, tadi ketika pengunjung naik, harusnya pendapatannya naik.

“Penerapan QRIS dan sistem pembayaran non-tunai di area wisata bukan semata-mata soal mengumpulkan rupiah untuk kas daerah, melainkan demi menjaga keberlanjutan daya tarik wisata itu sendiri. PAD yang terkumpul secara transparan nantinya akan diputar kembali guna meningkatkan kenyamanan para wisatawan,” terangnya.

Pendapatan ini nanti akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas, memelihara fasilitas tempat wisata itu sendiri. Jadi, harapannya tuh ini, istilahnya, kembali lagi ke masyarakat, tapi PAD-nya ya harus ada dulu.

“Peran Bank Indonesia sendiri di tingkat pemerintah daerah lebih berfokus pada pemberian saran serta arahan strategis (advice). Namun, edukasi dan pendampingan tidak terbatas hanya pada kalangan UMKM saja, melainkan mencakup ekosistem yang lebih luas termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai contoh teladan bagi Masyarakat,” tegasnya.

Bimala menceritakan pengalaman mengedukasi budaya pembayaran digital lewat acara yang pernah diselenggarakan bersama Pemkab Batang.

“Sebetulnya kalau kami, kami memberikan advice saja untuk di pemerintah daerah, ya. Tapi, kalau terbatas UMKM enggak juga. Jadi, istilahnya banyak hal yang kita lakukan dengan Pemkab, contoh membiasakan budaya kemarin waktu ASN Wani Playon. Kan kita pakai QRIS. Jadi, mereka biasa, mereka biasa pakai QRIS,” ujar dia.

Lewat pembiasaan yang konsisten, transaksi tunai perlahan diharapkan berganti menjadi kebiasaan baru yang praktis, cepat, dan aman.

“Kira-kira jadi, istilahnya, Pak Bupati tadi intinya adalah bagaimana membudayakan untuk bertransaksi digital,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)