Batang – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Limpung, Kabupaten Batang, Senin (28/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis serta keluarga memperoleh kepastian terkait penanganan pascakejadian. Gibran juga meminta investigasi terhadap dugaan keracunan di Kecamatan Bawang segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat. Bahwa penanganan kesehatan korban menjadi prioritas pemerintah,” jelasnya.

Pasien yang masih menjalani perawatan diminta tetap mendapatkan pelayanan hingga kondisinya pulih. Sementara korban yang telah diperbolehkan pulang tetapi kembali mengalami keluhan juga harus memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan medis lanjutan. Pemerintah juga memastikan biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Mekanisme pembiayaan diminta berjalan dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan yang menangani pasien.

Kunjungan Gibran dilakukan di tengah penanganan dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang yang sebelumnya menyebabkan ratusan warga, termasuk siswa dan anggota keluarga mereka, mendapat pemeriksaan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Terkait penyebab kejadian, Gibran mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait mempercepat investigasi untuk mengetahui penyebab kejadian secara ilmiah.

“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan. Tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama. Hasil investigasi nantinya tidak hanya penting untuk mengetahui penyebab kejadian, tetapi juga menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program MBG,” terangnya.

Gibran juga meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup pemenuhan standar higiene, proses pengolahan makanan, waktu penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga melakukan investigasi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bawang. Dalam pemeriksaan awal, BGN menemukan sejumlah persoalan terkait prosedur pengolahan makanan dan menyatakan dapur tersebut mendapat sanksi suspensi berat.

Gibran berharap, hasil investigasi dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan.

“Dengan demikian, program prioritas pemerintah tersebut tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi penerima manfaat,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)