Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 atas upaya Kemkomdigi mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat.

Meutya menegaskan pemerintah menempatkan pelindungan masyarakat sebagai bagian penting dari transformasi digital nasional.

Setelah memperluas konektivitas 4G hingga menjangkau 276 juta penduduk atau 98,5 persen populasi, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan upaya menjaga masyarakat dari ancaman judi online, pornografi, hoaks, dan misinformasi.

Meutya menyatakan transformasi digital Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3). Ketiga pilar tersebut menjadi arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menjalankan agenda transformasi digital sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada keterhubungan atau infrastruktur yang baik dibangun atau juga pertumbuhan ekonomi sebesar apa pun untuk dikejar kalau masyarakatnya tidak terjaga,” katanya dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Meutya menjelaskan pilar Terhubung diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur digital dan perluasan akses internet. Hingga tahun kedua pemerintahan, konektivitas 4G telah mencapai 98,5 persen atau menjangkau sekitar 276 juta masyarakat Indonesia. Pada pilar Tumbuh, pemerintah memproyeksikan ekonomi digital Indonesia mencapai Rp2.100 triliun pada 2026, setara sekitar 40 persen dari total ekonomi digital ASEAN.

“Pembangunan infrastruktur harus menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Sementara itu, pilar Terjaga berfokus pada perlindungan masyarakat dari risiko digital, terutama paparan judi online dan pornografi terhadap anak, penyebaran hoaks, serta misinformasi yang berpotensi memecah persatuan,” jelasnya.

Meutya Hafid menilai perlindungan masyarakat menjadi pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan Kemkomdigi sendiri. Pemerintah perlu bekerja bersama seluruh ekosistem, termasuk perusahaan platform digital global, untuk memastikan teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita amat terbuka untuk kerja sama global serta investasi. Namun demikian, kedaulatan digital yang tercermin dari bagaimana kita menjaga masyarakat kita dari efek negatif digitalisasi juga sama pentingnya,” tegasnya.

Meutya Hafid menyebut transformasi digital tidak dapat dikerjakan pemerintah sendiri karena perubahan teknologi berlangsung sangat cepat dan mencakup berbagai sektor.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam agenda digital nasional.

“Transformasi digital ini amat sangat luas dan sesuatu yang amat sangat cepat. Jadi kerjanya harus berkejar-kejaran, tidak mungkin sendiri, harus dengan seluruh ekosistem,” tandasnya. (Kemkomdigi)