Batang - Kualitas proyek infrastruktur yang kokoh tidak hanya lahir dari material yang bagus, melainkan juga dari pengawasan yang ketat di lapangan. Demi menjaga komitmen tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang memperketat aturan main bagi para konsultan pengawas.

Kepala DPUPR Batang Endro Suryono menegaskan, bahwa posisi konsultan pengawas sangat krusial dalam menentukan hasil akhir sebuah proyek. Oleh karena itu, integritas dan kehadiran mereka di lokasi tidak bisa ditawar-tawar.

“Kita pastikan bahwa konsultan ya tugasnya benar-benar ngawasi, dia di pihak kita bukan di pihaknya kontraktor. Bahwa para pengawas diwajibkan untuk selalu berada di tempat kerja selama masa kontrak berjalan. Dan dia harus standby di situ kaitannya dengan pengawasan. Ada tidak ada pekerjaan di kontrak itu mereka harus ada standby di situ,” katanya saat ditemui di kantornya, Jumat (10/7/2026).

Endro menggarisbawahi bahwa setiap proyek wajib dikawal secara eksklusif. DPUPR melarang keras adanya pengawas yang membagi fokusnya ke beberapa tempat sekaligus. Berdasarkan kesepakatan kontrak, setiap titik proyek harus ditunggui oleh personel yang berbeda.

“Tidak boleh merangkap dan satu satu proyek itu harus ada di situ. Itu kontraknya seperti itu. Nah, dan memang satu titik harus di situ. Khusus untuk pengawas ya, pengawas,” tegasnya.

Ketatnya pengawasan ini bukan sekadar formalitas. Endro membeberkan bahwa semua hasil pekerjaan di lapangan akan melewati serangkaian uji berkala di laboratorium sebelum proses pencairan anggaran dilakukan.

“Mulai dari proyek jalan, pengairan, hingga pekerjaan pasangan, semuanya wajib memenuhi spesifikasi teknis (spek) yang telah ditentukan. Hal inilah yang menjawab pertanyaan publik mengapa proses birokrasi pembayaran di DPUPR kerap memakan waktu,” jelasnya.

Semua pekerjaan kita, kita laboratoriumkan. Kita teskan semua. Baik itu pasangan, baik itu jalan, baik itu di pengairan, semua ada lab-nya. Pihaknya baru akan mencairkan dana setelah hasil uji laboratorium resmi keluar dan dinyatakan memenuhi standar.

“Jadi untuk kualitas itu sesuai spek, nanti dilabkan baru keluar hasil lab-nya, itu baru kita bayar. Kenapa di DPUPR itu kaitan pembayaran agak lama? Karena masih menunggu hasil kualitas, uji kualitasnya,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)