Batang - Pemerintah Kabupaten Batang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program SPPG selama masa libur sekolah menyusul adanya berbagai masukan dari masyarakat terkait distribusi layanan yang terhenti selama peserta didik tidak menjalani kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang Suyono saat ditemui usai kegiatan rapat paripurna di Kantor DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (22/6/2026).

Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas), Suyono mengatakan selama masa libur sekolah saat ini tidak terdapat pengiriman layanan MPG kepada anak-anak. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya, ketika bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur.

“Kami akan melakukan evaluasi dan mengundang koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan. Ini penting agar berbagai dinamika dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, Suyono mengungkapkan terdapat sejumlah SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau berstatus suspend. Berdasarkan laporan sementara, jumlahnya mencapai sekitar 11 satuan dari total SPPG yang beroperasi di Kabupaten Batang.

Meski demikian, pihaknya belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait penyebab penghentian operasional tersebut karena masih menunggu hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya,” tegasnya.

Pemkab Batang juga akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan SPPG baru yang saat ini sedang berjalan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas dan kesesuaian prosedur, termasuk memastikan setiap pembangunan telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak berwenang.

“Kami akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan sudah memiliki izin atau surat keputusan dari pihak pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek perizinan, kelengkapan sarana sanitasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Menurut Suyono, Dinas Kesehatan telah menyampaikan laporan terkait kondisi sanitasi sejumlah SPPG, namun laporan tersebut masih akan dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar yang ada,” terangnya.

Laporan dari Dinas Kesehatan sudah masuk, tetapi belum saya pelajari secara menyeluruh. Nanti akan kami lihat lebih detail untuk mengetahui kondisi sanitasi masing-masing SPPG. Pemkab Batang berkomitmen memastikan seluruh satuan yang menjalankan program tersebut memenuhi standar operasional, perizinan, serta kelayakan fasilitas pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

“Melalui evaluasi yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Batang dapat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya para peserta didik dan keluarga penerima manfaat,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)