Batang - Langkah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa kini tengah berjalan dinamis. Meski menyimpan potensi besar, operasional koperasi di lapangan rupanya masih harus berkejaran dengan target pembangunan, carut-marut perizinan lahan, hingga regulasi pusat yang dinilai belum sepenuhnya gamblang.

Pengawas Koperasi Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Perizinan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Batang Anton Adianto membeberkan potret nyata perkembangan koperasi-koperasi tersebut.

Saat ditanya mengenai desa mana saja yang koperasinya sudah mengepulkan asap dapur operasional, Anton menyebutkan sejumlah wilayah yang saat ini masih didominasi oleh bisnis pangkalan gas bersubsidi.

“Kita ada Desa Simpar, Desa Paskaran, Kelurahan Kasepuhan, Kauman. Itu rata-rata mereka ya beroperasi di LPG 3 kilogram. Walau bisnis utama rata-rata masih berkutat di sektor LPG, Anton menambahkan bahwa beberapa desa kreatif sudah mulai mendobrak batas dan melahirkan produk unggulan mereka sendiri,” katanya saat ditemui di Kantornya, Selasa (9/6/2026).

Tapi untuk yang Desa Simpar itu kan mereka sudah ada produk unggulan apa, kayak telur, telur omega. Terus mereka juga punya di sektor peternakan, perikanan. Ah, itu yang lain juga ya ada sih memang. ada sembako, terus yang di Wonotunggal itu juga ada perikanan. Itu juga kerja sama dengan Dinas Perikanan itu bioflok itu. Itu ya juga sudah ada sih.

“Demi menjaga keberlanjutan usaha ini, pihak dinas pun mengaku terus melakukan pengawalan ketat. Pendampingan yang diberikan tidak main-main, mulai dari pelatihan, pemantauan kegiatan usaha, hingga pengawasan pada momen krusial seperti Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk menjaga semangat para pengurus di desa,” jelasnya.

Namun, jalan menuju kemandirian ekonomi desa ini bukan tanpa kerikil. Salah satu ganjalan yang dirasakan di tingkat daerah adalah ketidakpastian regulasi terkait porsi pendapatan yang harus masuk ke kas desa.

“Kalau yang dulu, yang aturannya itu 20%. Tapi enggak tahu sekarang karena ya nyuwun sewu ini aturan-aturan selanjutnya kita kan belum tahu sepenuhnya, belum jelas terkait aturan-aturannya. Karena untuk KDMP itu kan untuk terkait aturannya itu kan tidak langsung, Oh, ini loh aturannya seperti ini, tapi bertahap, seperti itu,” terangnya.

Ketidakjelasan aturan ini berdampak pada laju operasional, mengingat dinas harus terus menyesuaikan langkah dengan kondisi unik di masing-masing desa sembari memetakan potensi lokal yang ada.

“Bukan hanya soal aturan bagi hasil, proyek fisik bangunan gedung koperasi pun kedodoran dari target awal. Masalah birokrasi lahan lintas sektoral yang menyeret Disperindag, Dinas PU, Dispermades, hingga Dinas Pertanian terkait status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi batu sandungan utama,” tegasnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai jumlah gedung yang belum rampung, Anton sempat tertawa kecil sebelum merujuk pada data kongretnya. Kalau sampai kalau sekarang kan kita juga belum hafal semua  yang sudah terbangun 60. Sementara yang sudah berdiri tegak ada 60 gedung, proyek yang masih megap-megap dalam proses pengerjaan berjumlah 99 unit. Anton mengakui bahwa target penyelesaian bangunan ini sebenarnya sudah meleset dari jadwal semula.

“Ini kalau target itu, seharusnya awal tahun kemarin. Cuman enggak tahu, ini sampai sekarang. Kondisi ini diperparah oleh nasib 89 titik lokasi yang pembangunan fisiknya bahkan belum bisa dimulai sama sekali karena status tanahnya masih tersangkut di birokrasi Jakarta. 89 belum dibangun, masih proses tanah, nggih. Masih diusulkan ke pusat. Ya masih tetap kewenangan pusat,” ungkapnya.

Padahal, jika merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) yang menjadi payung hukum program KDKMP, koperasi ini dirancang untuk menguasai 7 sektor usaha strategis demi memutar roda ekonomi desa secara mandiri. Tujuh sektor tersebut meliputi: Simpan pinjam, Sembako, Klinik desa, Apotek desa, Pergudangan, Sektor pertanian, Sektor peternakan/perikanan.

“Namun sayang, realita di lapangan berbicara lain. Hingga hari ini, usaha yang benar-benar berjalan masih didominasi oleh pangkalan LPG dan warung sembako.  Rencana besar untuk mendirikan klinik ataupun apotek desa yang dikelola oleh koperasi masih menjadi angan-angan yang jalannya masih sangat panjang,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)