Adanya KEK Industropolis, Kemnaker Perkuat Pengendalian TKA di Batang

Selasa, 07 April 2026 Jumadi Dibaca 511 kali Pelayanan Publik
Adanya KEK Industropolis, Kemnaker Perkuat Pengendalian TKA di Batang
Disnaker Batang menggelar forum diskusi penguatan kapasitas pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Hotel Sendangsari, Kabupaten Batang.
Batang - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum diskusi penguatan kapasitas pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Hotel Sendangsari, Kabupaten Batang, Rabu (742026). Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari perwakilan perusahaan yang mempekerjakan TKA di wilayah tersebut.

Batang - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar forum diskusi penguatan kapasitas pengendalian penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Hotel Sendangsari, Kabupaten Batang, Rabu (7/4/2026). Kegiatan ini diikuti 50 peserta dari perwakilan perusahaan yang mempekerjakan TKA di wilayah tersebut.

Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker Muhammad Ridho menegaskan, bahwa penggunaan TKA di Indonesia dibatasi secara ketat dan hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tertentu.

“TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu serta harus memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga tidak boleh menggantikan tenaga kerja lokal,” jelasnya.

Ia menjelaskan, TKA yang dapat dipekerjakan wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan jabatan serta pengalaman kerja minimal lima tahun. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dalam rangka alih keahlian.

Dalam forum tersebut, Kemnaker memaparkan beberapa jenis pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Untuk pekerjaan bersifat sementara, izin diberikan maksimal enam bulan dan tidak dapat diperpanjang, seperti untuk kegiatan audit, pemasangan mesin, atau produksi film.

“Untuk pekerjaan lebih dari enam bulan, RPTKA berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang, dengan kewajiban mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional serta menunjuk tenaga kerja pendamping,” terangnya.

Khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Industropolis Batang, masa berlaku RPTKA dapat mencapai lima tahun dan bisa diperpanjang. Sedangkan untuk instansi tertentu seperti lembaga pemerintah, badan internasional, hingga lembaga sosial dan keagamaan, pengesahan RPTKA diberikan dengan ketentuan khusus.

Ridho juga menekankan, sejumlah larangan dalam penggunaan TKA, di antaranya menduduki jabatan yang mengurusi personalia serta rangkap jabatan dalam satu perusahaan.

“Pelanggaran terhadap norma penggunaan TKA akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari denda, penghentian sementara proses perizinan, hingga pencabutan pengesahan RPTKA,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batang Suprapto menambahkan, bahwa kebijakan penggunaan TKA tetap mengedepankan tenaga kerja Indonesia.

“TKA hanya untuk mengisi kebutuhan keahlian tertentu. Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping dan memberikan pelatihan, termasuk fasilitasi pembelajaran Bahasa Indonesia bagi TKA,” tuturnya.

Pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan TKA. Hal ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), yang melibatkan berbagai instansi seperti imigrasi, kepolisian, hingga dinas terkait.

“Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas menerima dan memverifikasi laporan penggunaan TKA serta memastikan perusahaan memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA (DKPTKA),” ujar dia.

Melalui forum ini, Kemnaker berharap perusahaan semakin memahami aturan penggunaan TKA sekaligus memperkuat komitmen untuk mengutamakan tenaga kerja lokal di tengah kebutuhan investasi dan pengembangan industri. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)

Berita Lainnya

Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
Cetak Pemimpin Berkarakter, Pramuka SMPN 7 Batang Gelar Kemah Dewan Penggalang
SMPN 7 Batang menggelar kemah Diklat Dewan Penggalang untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, dan jiwa kepemimpinan siswa melalui berbagai kegiatan kepramukaan dan pembelajaran di alam terbuka.
21 Nov 2026 Jumadi 87
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Wabup Batang: Jangan Percaya Calo, Seleksi Perangkat Desa Batang Dikawal Mabes Polri
Pemkab Batang menggandeng Biro SDM Mabes Polri untuk mengawal seleksi 545 calon perangkat desa yang memperebutkan 234 formasi. Wabup Suyono menegaskan seleksi berlangsung objektif, transparan, dan bebas intervensi serta mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan.
21 Nov 2026 Jumadi 225
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Batang Jadi Pilot Project Seleksi Perangkat Desa Berbasis Assessment Mabes Polri
Kabupaten Batang menjadi pilot project penerapan Assessment Center SDM Mabes Polri dalam seleksi perangkat desa. Metode ini bertujuan menghasilkan aparatur desa yang memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta penguasaan teknologi informasi sehingga proses seleksi lebih objektif dan akuntabel.
21 Nov 2026 Jumadi 261
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Jaga Eksistensi, Babalu Batang Siap Masuk Materi Mulok
Pelestarian Tari Babalu diperkuat melalui seminar sejarah, rencana penerbitan buku referensi, dan dorongan memasukkannya sebagai materi muatan lokal di jenjang SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan menjaga regenerasi seniman sekaligus mengenalkan sejarah dan nilai perjuangan Babalu kepada generasi muda.
21 Nov 2026 Jumadi 135
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang Bidik Potensi Retribusi PBG Miliaran Rupiah, Bangunan Usaha Ditertibkan
Pemkab Batang merencanakan penertiban bangunan usaha yang belum memiliki PBG mulai 2027, terutama usaha skala kecil. Selain memastikan bangunan memenuhi standar keselamatan, tata ruang, dan lingkungan, langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan retribusi PBG yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
20 Nov 2026 Jumadi 439
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pembangunan Infrastruktur Digenjot, Pemkab Batang Optimalkan Kenyamanan Ruang Publik
Pemkab Batang mempercepat pembangunan infrastruktur dan menata ruang publik, termasuk kawasan Alun-alun, agar lebih nyaman dan ramah anak serta keluarga. Masyarakat mengapresiasi perubahan tersebut sekaligus berharap pembangunan fisik diimbangi penguatan kepedulian sosial dan kehidupan spiritual.
20 Nov 2026 Jumadi 312