Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Batang Sri Purwaningsih mengatakan, forum tersebut bertujuan memastikan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“Sebelumnya rangkaian Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan telah dilaksanakan pada 26 Januari 2026 hingga 2 Februari 2026. Berbagai aspirasi, usulan, dan kebutuhan masyarakat telah dihimpun sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau renja tahun 2027,” jelasnya.

Forum lintas perangkat daerah menjadi momentum strategis untuk menajamkan dan menyelaraskan berbagai usulan agar bisa diakomodasi sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengungkapkan, pada 2026 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Batang sendiri mengalami pengurangan sekitar Rp 256 miliar.

“Kondisi tersebut, menuntut daerah agar semakin mandiri dalam menggali sumber pendapatan. Batang meskipun TKDD turun Rp256 miliar, kita masih beruntung punya kawasan industri. Ada dua yang sudah operasional dan satu lagi sedang proses perizinan. Jika nanti sudah berjalan, berarti kita punya tiga kawasan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.

Sri Purwaningsih juga menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Batang tahun 2027 yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata. Tema tersebut, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Batang dinilai memiliki potensi besar, mulai dari wisata pegunungan, pantai, budaya, hingga desa wisata yang terus berkembang. Pengembangan sektor pariwisata ini kita dorong secara terpadu. Harapannya menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Sri menambahkan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batang sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, memiliki tiga fokus pengembangan, yakni industri dan pengolahan, transportasi dan logistik, serta pariwisata.

“Dengan berbagai status tersebut, masyarakat lokal diminta mampu menangkap peluang usaha yang muncul, mulai dari sektor hunian, kuliner, hingga jasa pendukung wisata. Peluang usaha sangat banyak, entah itu kos-kosan, rumah makan, maupun layanan lain yang bisa kita serap bersama,” pungkasnya.

Melalui forum ini, Pemkab Batang berharap perencanaan pembangunan 2027 dapat lebih sinkron antarperangkat daerah dan selaras dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)