Batang Peringatan keras meluncur dari lisan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan. Di hadapan jajarannya, ia menegaskan tidak akan berkompromi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rapor kinerjanya merah.

Bagi Faiz, jabatan bukanlah kursi statis, melainkan tanggung jawab yang diukur dengan angka nyata melalui Key Performance Indicator (KPI).

“Semua jabatan itu tergantung performance. Kepala dinas dinilai dari KPI-nya. Kalau tidak achieve KPI, pilihannya jelas, be or not to be. Mau jadi atau tidak. Kalau tidak siap, ya sudah, tidak usah ambil jabatan,” katanya saat ditemui di Kantornya, Jumat (6/2/2026).

Ia mengingatkan bahwa nasib kepala dinas berbeda dengan jabatan politik yang dievaluasi lima tahun sekali. Di birokrasi, capaian program harian adalah penentu utama.

Faiz bahkan menyentil fenomena OPD yang sekadar mengejar penyerapan anggaran tanpa memberikan manfaat konkret bagi publik.

“Masih banyak yang kerja hanya untuk belanja. Ini harus diubah. Salah satu poin yang menjadi perhatian serius adalah kepekaan lapangan. Jangan hanya duduk di balik meja dan baru bergerak saat media sosial ramai atau warga berteriak protes,” tegasnya.

Ia mencontohkan fasilitas publik yang terbengkalai, mulai dari keramik pecah hingga jalan berlubang di Jalan Ahmad Yani yang lamban ditangani.

“Lampu penerangan mati, jangan nunggu masyarakat ngadu baru dibenerin. Harusnya kita lebih dulu tahu. Saya berharap laporan itu datang dari kita sendiri, bukan dari Masyarakat,” jelasnya.

Sentilan untuk Jalur Pantura hingga Parkir Liar

Kritik tajam juga mengarah pada kondisi kebersihan di Jalur Pantura yang dinilai masih memprihatinkan. Faiz menyayangkan tumpukan sampah dan sisa material perbaikan jalan yang dibiarkan menghiasi jalan nasional tersebut hingga berbulan-bulan.

“Saya masih melihat di jalur Pantura, dua sampai tiga bulan belum dibersihkan. Bekas penanganan banyak sampah menumpuk,” tuturnya.

Sektor perhubungan pun tak luput dari bidikan. Bupati meminta Dinas Perhubungan lebih bertaji dalam menertibkan kesemrawutan lalu lintas, terutama titik-titik krusial yang kerap memakan badan jalan.

“Tidak boleh ada parkir di exit tol Kandeman. Di Jalan Ahmad Yani juga masih banyak parkir sembarangan sampai makan badan jalan,” ungkapnya.

Di balik ketegasannya, Faiz membawa misi besar: membawa Kabupaten Batang lepas dari ketergantungan pusat dan menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Untuk mencapai itu, kenyamanan dan ketertiban daerah menjadi syarat mutlak agar investor dan wisatawan mau datang.

“Kuncinya satu, daerah ini harus mandiri secara fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus tinggi. Optimalisasi pajak di sektor hiburan, restoran, hingga PBB. Kalau daerahnya tidak bagus, tidak tertata, bagaimana orang mau datang ke sini,” ujar dia.

Sebagai penutup, ia berpesan agar manajemen komunikasi di tiap instansi diperbaiki. Masyarakat, menurutnya, butuh kepastian. Meski sebuah masalah tidak bisa selesai dalam semalam, respon yang santun dan penjelasan regulasi yang benar adalah bentuk pelayanan minimal yang wajib diberikan.

“Saya tidak menuntut semuanya langsung dikerjakan. Tapi minimal dijawab dengan baik, dijelaskan dengan benar, regulasinya disampaikan. Respon cepat itu penting. Segera ditindaklanjuti dan dijelaskan. Itu yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)