Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengevaluasi realisasi pelaksanaan APBD 2026 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) I Terpadu di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (3/2/2026).

Ia menekankan pentingnya percepatan belanja daerah sejak awal tahun disertai kualitas pekerjaan yang terjaga. Faiz membeberkan capaian realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) periode 131 Januari 2026.

“Sejumlah OPD mencatat serapan tertinggi, yakni Dinas Perhubungan sebesar 6,55 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6,04 persen, Sekretariat DPRD (Setwan) 4,52 persen, Satpol PP 4,06 persen, serta Kecamatan Bandar 3,98 persen,” jelasnya.

Sementara itu, OPD dengan realisasi terendah antara lain Dinas Sosial 1,32 persen, Sekretariat Daerah 1,23 persen, DP3AP2KB 1,17 persen, DPUPR 0,9 persen, dan BPKPAD 0,14 persen.

Faiz menegaskan, besar kecilnya pagu anggaran tidak bisa dijadikan alasan rendahnya realisasi belanja. Alasan dinas saya anggarannya besar sehingga belanjanya masih sedikit itu bukan pembenaran. Begitu juga sebaliknya, anggarannya kecil lalu belanjanya tinggi juga bukan alasan.

Ia juga menekankan, hingga batas waktu (cut-off) 31 Januari, seluruh OPD harus mulai bergerak sesuai target triwulan pertama. Pemerintah daerah akan memantau OPD yang realisasinya sesuai maupun yang tertinggal dari target.

“Pengaturan timeline pelaksanaan kegiatan menjadi kunci agar belanja pemerintah dapat berputar merata di masyarakat sepanjang tahun, tidak menumpuk di akhir. Kalau menumpuk di akhir, selain administrasi kewalahan, ada juga kegiatan yang akhirnya tidak bisa dicairkan hanya karena persoalan administratif,” terangnya.

Ia juga menyoroti kebiasaan keterlambatan proses lelang dan perencanaan kegiatan yang baru dimulai di pertengahan tahun.

“Kenapa lelang baru bulan Agustus? Kenapa perencanaan baru dibuat bulan Mei? Padahal tahun anggaran sudah dimulai sejak 1 Januari,” ungkapnya.

Faiz meminta, para kepala OPD mampu mengelola waktu serta menggerakkan timnya agar percepatan bisa dilakukan bila jadwal mulai meleset. Selain serapan anggaran, ia juga menekankan pentingnya kualitas hasil pekerjaan. Ia menolak proyek dilaksanakan sekadar menggugurkan kewajiban tanpa memperhatikan mutu.

“Jangan yang penting dilaksanakan. Setelah belanja terealisasi, yang terpenting adalah kualitas pekerjaan yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.

Faiz menyoroti peran OPD teknis seperti DPUPR, Perkim, Disperindagkop, Dishub, hingga DLH dalam menentukan spesifikasi (spek) pekerjaan sejak tahap perencanaan. PR terbesar adalah menentukan spek dan mengunci spek lelang. Kalau spek jelek, harga bisa mahal tapi kualitas tetap rendah.

Ia juga meminta unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi, tetapi ikut memberi evaluasi teknis agar kualitas barang dan pekerjaan sesuai harapan.

Menurut Faiz, kepala OPD harus mampu memastikan kualitas terbaik dengan harga yang paling kompetitif.

“Saya tidak ingin ada barang dibangun tahun ini, tahun depan sudah rusak. Baru dua bulan sudah rusak, lalu yang mengingatkan justru masyarakat,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)