Batang - Empat pemerintah daerah di wilayah Pantura, khususnya Pekalongan Raya, sepakat mengelola sampah bersama menjadi listrik. Langkah besar ini diambil untuk mengakhiri krisis sampah yang kian menghimpit kawasan pesisir Jawa Tengah melalui pembangunan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) regional berbasis Waste to Energy (WTE).

Komitmen ini ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh pimpinan Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang di Hotel Aston Syariah Pekalongan, Rabu (28/1/2026).

Nantinya, Kecamatan Karangdadap di Kabupaten Pekalongan akan menjadi "jantung" pengolahan sampah bagi keempat daerah tersebut. Menariknya, proyek raksasa dengan nilai investasi mencapai 300 juta dolar AS (lebih dari Rp1 triliun) ini murni didanai oleh investor swasta, bukan dari kantong pemerintah.

Staf Khusus Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Erwin Izzarudin menjelaskan, bahwa PLTSa ini ditargetkan mampu melahap minimal 1.000 hingga 1.200 ton sampah per hari. Dari "diet" sampah sebanyak itu, energi listrik sebesar 15 hingga 20 megawatt (MW) siap dihasilkan.

“Ini investasi murni swasta, bukan dari pemerintah Tiongkok maupun Indonesia. Bahwa kunci keberhasilan proyek ini bukan pada teknologi semata, melainkan kekompakan daerah. Kalau satu daerah macet mengirim sampah, dampaknya besar. Maka yang paling krusial itu komitmen dan keharmonisan antar daerah,” jelasnya.

Mengakhiri Era TPA "Open Dumping"

Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menyambut baik langkah ini. Menurutnya, Pekalongan Raya menjadi pionir kedua di Jawa Tengah setelah Tegal Raya dalam transformasi sampah menjadi energi. Mengingat dari 6,3 juta ton sampah di Jawa Tengah per tahun, baru 41 persen yang tertangani dengan layak.

“Masih banyak TPA yang open dumping (sampah dibiarkan terbuka), dan itu tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, ini juga memberikan catatan kritis soal logistik. Daerah harus siap anggaran dan armada, jangan sampai sampahnya ada, tapi tidak bisa dikirim,” terangnya.

Senada dengan itu, perwakilan mitra investasi dari Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Xin Jun, menyebut teknologi WTE adalah jawaban konkret atas fenomena "pengepungan sampah" di perkotaan.

“Kami percaya, dengan sistem yang jelas dan kebijakan profesional, sampah bisa menjadi solusi berkelanjutan, bukan beban,” tuturnya.

Dengan sistem Build Operate Transfer (BOT), seluruh aset megah ini nantinya akan diserahkan kembali menjadi milik pemerintah daerah setelah masa kontrak 25-30 tahun berakhir.

Harapan Baru Untuk Kabupaten Batang

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Batang Asri Hermawan mengatakan, bagi Kabupaten Batang, proyek ini adalah napas segar. Kesiapan Batang untuk menyuplai 200 ton sampah per hari dari total potensi 430 ton yang dihasilkan warga Batang.

“Persiapan Batang setelah ini adalah menghitung potensi secara detail, dan meminta secara rigid apa saja kontribusi yang akan diterima Batang setelah MoU ini berjalan,” ungkapnya.

Meski masih terkendala armada, Asri Hermawan optimistis bantuan hibah truk sampah akan segera mengalir. Jika proyek ini berjalan mulus, pemandangan gunung sampah di TPA Batang akan tinggal kenangan.

“Kalau ini berjalan, TPA kita bisa ditambang dan tidak menggunung lagi,” ujar dia.

Kini, setelah dokumen diteken, publik menanti kapan groundbreaking dilakukan. Pasalnya, masih ada tahapan krusial mulai dari kajian kelayakan, analisis dampak lingkungan, hingga memastikan kesiapan sosial warga di sekitar lokasi proyek. (MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)