BGN Sebut 55 Juta Penerima Manfaat Dilayani Mulai Januari 2026

Selasa, 30 Desember 2025 Jumadi Dibaca 961 kali Pelayanan Publik
BGN Sebut 55 Juta Penerima Manfaat Dilayani Mulai Januari 2026
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan sambutan saat Peresmian SPPG di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang.
Batang - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi Akselerasi (TKA) PBNU tahap ketiga di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (30/12/2025).

Batang - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi Akselerasi (TKA) PBNU tahap ketiga di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (30/12/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, bahwa program pemenuhan gizi nasional terus mengalami peningkatan signifikan sejak pertama kali diluncurkan.

“Pada 6 Januari 2025, BGN meluncurkan program ini dengan 190 SPPG di 26 provinsi, melayani sekitar 570.000 penerima manfaat dengan dana harian Rp8,55 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, hingga akhir 2025 jumlah SPPG telah berkembang pesat. Saat ini, sebanyak 19.000 SPPG telah terbentuk dan siap melayani sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Seluruh SPPG yang diresmikan hari ini akan mulai operasional pada 8 Januari 2026. Dana akan masuk ke rekening tanggal 2 Januari 2026, kemudian kita lakukan persiapan, dan pada 8 Januari kita launching bersama-sama,” terangnya.

Dadan menyebutkan, pada hari peluncuran nasional tersebut, dana sebesar Rp855 miliar akan disalurkan dalam satu hari untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebanyak 70 persen dari dana itu digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras, telur, ayam, minyak, dan bumbu. Kemudian 20 persen digunakan untuk membayar tenaga kerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 800.000 orang yang bekerja langsung di SPPG. Selain itu, setiap SPPG melibatkan rata-rata 15 pemasok atau supplier yang mempekerjakan 2 hingga 15 orang. Jika dihitung secara keseluruhan, pada 8 Januari nanti lebih dari 1,6 juta orang akan terlibat, belum termasuk petani, peternak, dan nelayan.

Menurut Dadan, satu SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja langsung dan mengelola anggaran operasional hingga Rp900 juta per bulan di wilayah Jawa. Sementara di Papua, anggaran per bulan dapat mencapai Rp4 miliar.

“Dalam satu tahun, satu SPPG akan mengelola sekitar Rp11 miliar,” imbuhnya.

Ia juga memaparkan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi untuk mendukung keberlangsungan satu SPPG. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras, yang setara dengan hasil panen dari dua hektare lahan padi.

“Kalau tanam dua kali setahun, maka dibutuhkan minimal 12 hektare lahan. Kalau tiga kali tanam, sekitar 8 hektare. Selain beras, kebutuhan telur juga cukup besar. Untuk satu kali pemberian makan, dibutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Artinya, satu SPPG idealnya memiliki sekitar 4.000 ayam petelur agar pasokan telur tetap terjaga,” ujar dia.

Ia berharap, tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri dan pelajar, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG. (MC Batang, Jateng/Roza/Sri Rahayu)

Berita Lainnya

Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Batang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Batang terus dimatangkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Tahap I yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional (ATRBPN), dua wilayah utama Kecamatan Batang dan Kecamatan Subah kini menjadi fokus penataan tata ruang yang presisi.
08 Okt 2026 Jumadi 51
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Batang - Kerawanan kebakaran yang terjadi di area dapur menjadi hal yang patut diwaspadai, agar sedini mungkin diantisipasi melalui edukasi dan praktik langsung. Kerawanan tersebut menginisiasi para kaum ibu bersama putra-putrinya berkunjung ke Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Batang, untuk mendapatkan edukasi cara pemadaman api secara ringan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
08 Okt 2026 Jumadi 67
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Kabupaten Batang, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pilot project program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan. Uji coba tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujungnegoro 1 di SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 63
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
Batang Pemerintah Kabupaten Batang, terus memperkuat kepastian tata ruang melalui penyusunan dan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya tersebut disosialisasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang melalui kegiatan Sosialisasi Tata Ruang terkait RDTR di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 62
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
Batang DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal sekitar dua bulan.
08 Okt 2026 Jumadi 54
Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang
Sambut Karnaval SCTV, Polresta Batang Sekat Tiga Ring Pengamanan dan Screening Barang Terlarang
Batang - Pengamanan berlapis disyiapkan untuk mengawal kemeriahan Karnaval SCTV yang bakal menguncang Alun-Alun Batang pada Sabtu dan Minggu, 1011 Oktober 2026. Tak tanggung-tanggung, ratusan personel gabungan diterjunkan demi menjamin keselamatan puluhan ribu pengunjung yang diprediksi memadati lokasi acara.
08 Okt 2026 Jumadi 55