Batang - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi Akselerasi (TKA) PBNU tahap ketiga di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (30/12/2025).
Batang - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan 69 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tim Koordinasi Akselerasi (TKA) PBNU tahap ketiga di Pondok Pesantren Al Hasani, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Selasa (30/12/2025).
Kepala
BGN Dadan Hindayana mengatakan, bahwa program pemenuhan gizi nasional terus
mengalami peningkatan signifikan sejak pertama kali diluncurkan.
“Pada
6 Januari 2025, BGN meluncurkan program ini dengan 190 SPPG di 26 provinsi,
melayani sekitar 570.000 penerima manfaat dengan dana harian Rp8,55 miliar,†jelasnya.
Menurutnya,
hingga akhir 2025 jumlah SPPG telah berkembang pesat. Saat ini, sebanyak 19.000
SPPG telah terbentuk dan siap melayani sekitar 55 juta penerima manfaat di
seluruh Indonesia.
“Seluruh
SPPG yang diresmikan hari ini akan mulai operasional pada 8 Januari 2026. Dana
akan masuk ke rekening tanggal 2 Januari 2026, kemudian kita lakukan persiapan,
dan pada 8 Januari kita launching bersama-sama,†terangnya.
Dadan
menyebutkan, pada hari peluncuran nasional tersebut, dana sebesar Rp855 miliar
akan disalurkan dalam satu hari untuk mendukung operasional program Makan
Bergizi Gratis (MBG).
“Sebanyak
70 persen dari dana itu digunakan untuk membeli bahan baku seperti beras,
telur, ayam, minyak, dan bumbu. Kemudian 20 persen digunakan untuk membayar
tenaga kerja,†tegasnya.
Ia
menambahkan, saat ini terdapat sekitar 800.000 orang yang bekerja langsung di
SPPG. Selain itu, setiap SPPG melibatkan rata-rata 15 pemasok atau supplier
yang mempekerjakan 2 hingga 15 orang. Jika dihitung secara keseluruhan, pada 8
Januari nanti lebih dari 1,6 juta orang akan terlibat, belum termasuk petani,
peternak, dan nelayan.
Menurut
Dadan, satu SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 tenaga kerja langsung dan
mengelola anggaran operasional hingga Rp900 juta per bulan di wilayah Jawa.
Sementara di Papua, anggaran per bulan dapat mencapai Rp4 miliar.
“Dalam
satu tahun, satu SPPG akan mengelola sekitar Rp11 miliar,†imbuhnya.
Ia
juga memaparkan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi untuk mendukung
keberlangsungan satu SPPG. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sekitar 5 ton
beras, yang setara dengan hasil panen dari dua hektare lahan padi.
“Kalau
tanam dua kali setahun, maka dibutuhkan minimal 12 hektare lahan. Kalau tiga
kali tanam, sekitar 8 hektare. Selain beras, kebutuhan telur juga cukup besar.
Untuk satu kali pemberian makan, dibutuhkan sekitar 3.000 butir telur. Artinya,
satu SPPG idealnya memiliki sekitar 4.000 ayam petelur agar pasokan telur tetap
terjaga,†ujar dia.
Ia
berharap, tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya santri
dan pelajar, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui
keterlibatan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha di sekitar lokasi
SPPG. (MC Batang, Jateng/Roza/Sri Rahayu)