Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar sosialisasi rencana kerjasama pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). proyek ini akan menjadi terobosan besar dalam percepatan layanan penerangan jalan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Batang.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan menjelaskan, bahwa proyek akan dilaksanakan melalui skema kerja sama dengan badan usaha, didampingi oleh sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan hingga Pemerintah Provinsi.

“Melalui skema ini, sekitar 90 persen wilayah Kabupaten Batang akan terpasang PJU, totalnya mencapai 11 ribu lampu, dan seluruhnya ditargetkan menyala pada awal 2027,” katanya saat ditemui di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Jumat (14/11/2025).

Faiz menegaskan, Pemkab Batang tidak akan mengeluarkan belanja modal untuk pengadaan lampu maupun tiang. Pemerintah daerah hanya akan membayar layanan pencahayaan setelah lampu beroperasi

“Skema ini disebut memberi efisiensi signifikan. Saat ini Pemda mengeluarkan Rp22,5 miliar per tahun untuk listrik 4.000 titik lampu. Dengan skema baru, biaya diperkirakan turun menjadi sekitar Rp15 miliar untuk layanan yang jauh lebih luas, sehingga menghasilkan efisiensi sekitar Rp7 miliar,” jelasnya.

Selain penghematan anggaran, Pemda juga memproyeksikan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tumbuhnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berkat penerangan yang lebih baik.

Faiz juga menyebutkan, perbedaan skema kerja sama ini dibandingkan pola pengadaan konvensional. Dalam skema lama, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar di awal untuk membeli lampu dan tiang serta menanggung biaya perawatan. Proses pemasangan juga dilakukan bertahap melalui APBD sehingga bisa memakan waktu 2025 tahun.

“Dengan skema kerjasama, Pemda tidak perlu belanja modal. Kalau tidak butuh layanan, kita tidak perlu membayar. Proses pemasangan pun lebih cepat. Target kita, seluruh 11.000 lampu selesai pada 2027,” terangnya.

Secara finansial, Faiz menilai skema terbaru lebih menguntungkan karena memberikan efisiensi langsung serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.

“Prioritas pemasangan difokuskan pada jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Sementara untuk ruas jalan provinsi dan nasional akan dikoordinasikan lebih lanjut,” tegasnya.

Adapun tahapan pelaksanaan dimulai dari sosialisasi dan public hearing, dilanjutkan proses persetujuan oleh Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Market sounding ditargetkan rampung pada Juli 2025. Setelah itu, proses desain dan konstruksi diperkirakan memakan waktu 68 bulan.

“Penjaminan proyek akan melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai pihak yang memastikan kerja sama antara Pemda dan badan usaha berjalan sesuai kesepakatan. Proyek serupa sebelumnya sudah mendapatkan approval di Madiun dan Denpasar, dan saat ini juga berjalan di Bandung. Untuk Jawa Tengah, Batang menjadi yang pertama mengadopsi skema ini,” pungkasnya.

Dengan skema baru ini, Pemkab Batang berharap kualitas penerangan jalan dapat meningkat signifikan, sekaligus mendukung keamanan, kenyamanan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)