Apindo dan SPSI Sepakat Usulan Kenaikan UMK Kabupaten Batang 2025

Kamis, 12 Desember 2024 Jumadi Dibaca 12.253 kali Pemerintahan
Apindo dan SPSI Sepakat Usulan Kenaikan UMK Kabupaten Batang 2025
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, selaras dengan ketetapan pemerintah pusat. Keputusan ini diambil melalui rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh unsur tripartit pada Senin (9/12/2024).

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, selaras dengan ketetapan pemerintah pusat. Keputusan ini diambil melalui rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh unsur tripartit pada Senin (9/12/2024).

Dengan kenaikan ini, UMK Kabupaten Batang yang sebelumnya sebesar Rp2.322.897,00 pada tahun 2024 akan meningkat menjadi Rp2.530.838,00. Surat usulan kenaikan ini telah ditandatangani oleh Bupati Batang dan segera diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Batang Rahmat Nurul Fadilah menyebutkan bahwa, keputusan ini diterima baik oleh semua pihak yang hadir dalam rapat Dewan Pengupahan.

“Apindo, yang mewakili pengusaha, sangat memahami keputusan ini karena sudah menjadi ketetapan pemerintah pusat. Mereka tidak mengajukan keberatan apa pun dan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” katanya saat ditemui di Kantornya, Kamis (12/12/2024).

Dukungan serupa juga datang dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Batang. Ketua DPC SPSI Batang menyatakan bahwa, pihaknya menyetujui kenaikan UMK sebesar 6,5 persen, meskipun disertai dengan harapan agar ke depan ada kajian lebih mendalam terkait upah sektoral.

“Kami menerima kenaikan ini, namun kami berharap kajian sektoral tetap menjadi perhatian, karena sektor tertentu mungkin memiliki kebutuhan yang lebih spesifik,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, forum sepakat untuk tidak membahas UMK sektoral kali ini, mengingat kompleksitas dan kebutuhan analisis yang lebih rinci. Kendati demikian, kesepakatan antara Apindo, SPSI, dan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bahwa semua pihak mendukung langkah yang diambil demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Batang.

“Dengan usulan ini, Kabupaten Batang berharap dapat memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat, sekaligus menjaga daya saing investasi di daerah. Semua mata kini tertuju pada keputusan Gubernur Jawa Tengah, yang akan menjadi penentu final apakah usulan kenaikan UMK ini akan resmi diberlakukan. (MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)

Berita Lainnya

Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Pemkab Batang Matangkan RDTR Subah dan Batang, Dorong Kepastian Hukum Lahan dan Investasi
Batang - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Batang terus dimatangkan. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Konsultasi Publik Tahap I yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional (ATRBPN), dua wilayah utama Kecamatan Batang dan Kecamatan Subah kini menjadi fokus penataan tata ruang yang presisi.
08 Okt 2026 Jumadi 147
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Waspada Ancaman Kebakaran di Dapur, Kaum Ibu Diedukasi Damkar Batang
Batang - Kerawanan kebakaran yang terjadi di area dapur menjadi hal yang patut diwaspadai, agar sedini mungkin diantisipasi melalui edukasi dan praktik langsung. Kerawanan tersebut menginisiasi para kaum ibu bersama putra-putrinya berkunjung ke Dinas Pemadaman Kebakaran (Damkar) Batang, untuk mendapatkan edukasi cara pemadaman api secara ringan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
08 Okt 2026 Jumadi 160
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Jadi Pilot Project MBG Prasmanan, Dengan Konsep Makan Sekolah di Jepang
Batang Kabupaten Batang, menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pilot project program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan. Uji coba tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ujungnegoro 1 di SMP Negeri 2 Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 187
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
RDTR Batang dan Subah Diperkuat, Pemkab Pastikan Tata Ruang Beri Kepastian bagi Investor
Batang Pemerintah Kabupaten Batang, terus memperkuat kepastian tata ruang melalui penyusunan dan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya tersebut disosialisasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Batang melalui kegiatan Sosialisasi Tata Ruang terkait RDTR di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Kamis (8102026).
08 Okt 2026 Jumadi 161
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
DPRD Batang Soroti Serapan APBD Perubahan 2026, Pemkab Diminta Percepat Pelaksanaan Kegiatan
Batang DPRD Kabupaten Batang menggelar rapat paripurna penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat pelaksanaan sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan mengingat waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal sekitar dua bulan.
08 Okt 2026 Jumadi 143
Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos
Pemkab Batang Gelontorkan Tim Terpadu Perlinsos Digital Penerima Bansos
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang bergerak cepat memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2027. Melalui skema digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos), masyarakat diajak melakukan registrasi ulang agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan transparan.
08 Okt 2026 Jumadi 165