Batang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang menggelar Rapat Paripurna untuk membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2023, di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Rabu (19/6/2024).

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah akuntabilitas dan transparansi keuangan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Fraksi PDIP memberikan apresiasi kepada Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batang. Pemda berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.

Ketua Fraksi PDIP Riharso berharap, agar konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKB juga memberikan apresiasi atas kerja keras Pemda yang menghasilkan opini WTP. Fraksi PKB melihat bahwa penyampaian ini memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas Pemerintah dan pelayanan publik.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Suudi menjelaskan bahwa, penyusunan APBD Perubahan bertujuan untuk menyesuaikan kondisi terkini di tengah masyarakat, baik secara makro maupun mikro. Dengan APBD Perubahan yang tepat, diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PPP Nur Faizin menekankan, pentingnya anggaran untuk pendampingan dan sosialisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada penerima hibah.

“Kami sepakat untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan sidang Dewan hingga akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Siska)