Batang - Pemkab bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Batang melakukan MoU dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024.

Perjanjian kerjasama dilakukan oleh 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari Pemda maupun instansi lainnya. Beberapa komunitas juga diajak bekerjasama, seperti Forum Komunikasi Peduli Batang (FKPB), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan Pramuka Kwarcab Batang.

“Bahwa MoU ini menekankan netralitas ASN pada Pemilu 2024,” kata Ketua Bawaslu Batang Mahbrur saat ditemui di Hotel Dewi Ratih Batang, Kabupaten Batang, Rabu (24/1/2024).

Netralitas ASN harus bisa diutamakan terlebih dahulu pencegahan, ketika itu sudah tidak diindahkan kembali harus lakukan penanganan pelanggaran.

“Peraturan yang melarang ASN ditunjukkan ada beberapa seperti pose angka yang mengarah salah satu paslon dan terlibat langsung dalam kegiatan kampanye, hingga menyukai postingan politik,” jelasnya.

Kerjasama itu semuanya terkait dengan bagaimana proses pemilu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bersih, tertib, dan lancar.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa saya selalu menyampaikan pada saat pertemuan atau mengirim surat edaran kepada seluruh ASN Kabupaten Batang untuk netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pimpinan OPD benar-benar mau menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ada arti netralitas ini. Jadi, jangan terlibat dalam pelaksanaan politik praktis dan tetap menjaga situasi Kabupaten Batang agar tetap kondusif,” tegasnya.

Jika ada ASN yang tidak netral, saya pastikan akan memberlakukan sanksi sesuai aturan yang ada. Mulai dari ringan hingga berat.

“Sehingga, Pemilu 2024 yang ada di Kabupaten Batang bisa berjalan lancar dan damai. Kita akan ikuti aturan yang ada sesuai regulasi,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)