Batang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang menggelar rapat tentang Penyampaian Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi-fraksi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang tahun anggaran 2023 dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki berhalangan hadir dan diwakilkan Pj Sekda Ari Yudianto. Ketidak hadiran Pj Bupati karena mengikuti rapat pengarahan KPK di Semarang.

Rapat paripurna tersebut  dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nur Waizin dan dihadiri oleh para anggota dewan dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ari Yudianto yang membacakan tanggapan jawaban serta penjelasan atas beberapa pertanyaan, saran dan masukan dari anggota dewan mengatakan, menanggapi pertanyaan dari Fraksi PPP terkait adanya kenaikan Belanja sebesar 1,54% dari tahun lalu, bahwa kenaikan belanja ini terjadi pada pos belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Adapun terkait penataan wilayah di Kecamatan Bandar, Pemkab Batang telah melakukan perencanaan ke depan, diantaranya di pertigaan Pondok pesantren Tazakka, pelebaran jalan Bandar-Gerlang dan penataan kawasan dan penggunaan lahan agar sesuai dengan tata ruang,” katanya saat ditemui di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (27/9/2022).

Terkait pembangunan trotoar dari Kantor Camat Bandar sampai dengan SMPN 1 Bandar merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan segera kami koordinasikan.

Menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat-PAN terkait pendataan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 di Pemerintah Kabupaten Batang.

“Kami sampaikan bahwa semua tenaga Non ASN yang memenuhi syarat usia dan masa kerja diikutsertakan dalam pendataan Non ASN tersebut, termasuk tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tenaga satpam, petugas kebersihan dan pengemudi, disamping koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terus kami lakukan,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan dari dari Fraksi Hanura-Nasdem terkait penurunan pendapatan dari sektor Pajak MBLB dan PBB-P2 .

“Saat ini objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berizin dan dikenai pajakhanya sejumlah 5 (lima) titik, selebihnya tidak berizin sehingga tidak ditarik pajaknya,” ujar dia.

Adapun penurunan pendapatan di sektor PBB-P2 disebabkan belum selesainya proses pengalihan lahan PTPN di KITB dari PBB-P3 menjadi PBB-P2, sehingga diperkirakan pada tahun 2023 belum ada realisasi pendapatan. (MC Batang, JAteng/Edo/Jumadi)