Batang Menyikapi transformasi Kabupaten Batang dari wilayah agraris menjadi kota industri, kaum buruh bersama santri dan petani berupaya membentuk sebuah wadah untuk mengawal Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang jauh dari tindak korupsi.

Untuk mewujudkannya, kaum buruh akan dibimbing oleh Sekjen Transparency International Indonesia (TII) dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam bentuk diskusi ringan yang akan digelar tiap tiga bulan sekali.

Sekretaris Serikat Pekerja Nasional (SPN) Batang, Gotama Bramanti menyampaikan, wadah ini nantinya akan menjadikan ketiga golongan tersebut lebih peduli terhadap kondisi yang rawan terjadi di Kabupaten Batang.

“Pembahasan isu korupsi harus fokus tidak boleh ditumpangi kepentingan politik. Nantinya mereka akan diberikan ruang untuk melapor apabila terjadi tindak korupsi secara independen,” katanya, saat ditemui di Omah Tani, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Senin (27/6/2022).

Ia memastikan, jika di KIT Batang ada banyak pabrik, maka akan ada 500 pekerja, yang akan menimbulkan blok atau kelompok sosial politik baru.

“Transformasi besar ini yang sedang dikawal, yang dimungkinkan rawan terjadinya peningkatan angka kriminalitas, karena perubahan dari daerah agraris ke industri, seperti yang pernah terjadi di Bekasi dan Tangerang,” jelasnya.

Di sisi lain, lanjut dia, diharapkan setelah ada kerja sama dan pemantauan dari banyak pihak, maka ketika KITB membutuhkan pekerja, maka Disnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dapat menyiapkan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, perubahan sosial di Kabupaten Batang saat ini sudah mulai terjadi karena dari daerah yang semula agraris segera berubah menjadi pusat industri.

“KIT Batang ini nanti akan jadi pusat industri raksasa, seperti kawasan industri di Bekasi dan Tangerang, pasti akan terjadi perubahan sosial besar-besaran,” tegasnya.

Contohnya, pelayanan publik yang akan mengalami perubahan baik kepada warga baru maupun lama.

“Populasi warga Batang yang mencapai 800 ribu jiwa, jika ditambah 500 ribu warga pedatang, tentu membutuhkan sarana publik baru seperti sekolah, infrastruktur jalan, hingga perumahan baru, tentu akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” terangnya.

Dimungkinkan selama 10 tahun ke depan Pemkab Batang akan melakukan belanja besar-besaran untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Cara penanganan utama adalah efisiensi anggaran, maka tidak boleh ada kebocoran, yang rawan menimbulkan korupsi. Sekarang mungkin belum, tapi ketika KIT Batang mulai beroperasi pasti tekanan terhadap APBD lebih besar,” ungkapnya.

Diskusi ini diharapkan menyadarkan masyarakat, untuk aktif menuntut pelayanan publik agar layak dan makin mudah. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)