Batang - Sebanyak 7 ribu lebih saldo kosong, sehingga tidak dapat diambil Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu membuat Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily meminta agar dilakukan penelusuran hingga ke akar permasalahannya.

“Itu dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Kartu Sembako. Kami ingin telusuri letak masalahnya di mana, sehingga segera bisa diselesaikan,” katanya, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik, di Aula Kantor Bupati, Kabupaten Batang, Kamis (9/9/2021).

Selain itu, masih pula ditemukan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang gagal disalurkan sebanyak 2.500. Salah satu penyebab utamanya adalah data yang masih bermasalah.

“Ada 900 lebih yang sudah meninggal, tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, ada yang pindah alamat, menerima bantuan lebih dari satu dan lain sebagainya,” katanya.

Ia menegaskan, permasalahan ini harus segera disalurkan, karena menyangkut kebutuhan masyarakat ditengah pandemi. Selain menjalin sinergi antara Kementerian Sosial dan Pemda, juga ingin memastikan penanganannya bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BRI.

“Kami ingin memastikan kenapa kok masih ada saldo yang nol, kenapa buku tabungan belum didistribusikan, Kartu Kesejahteraan Sosial (KkS) belum diberikan kepada penerima bantuan. Kami juga ingin memastikan kepada PT.Pos, kenapa proses distribusi tidak langsung kepada KPM,” jelasnya.

Hal itu sesuai arahan dari Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang menyampaikan agar bantuan sosial itu disalurkan ke rumah KPM.

“Bukan dikumpulkan, karena akan menimbulkan kerumunan, itu yang harus kita hindari,” tegasnya.

Setelah dilakukan diskusi, lanjut dia, ditemukan ada yang bermasalah. Maka harus segera dilakukan perbaikan, sebab tidak ingin timbul saling menyalahkan.

“Kita cari solusi, akar persoalannya jelas. Ada proses pendataan yang belum tuntas, pendistribusian belum dibenahi secara sungguh-sungguh dan keterlambatan pendistribusian. Itu semua harus diselesaikan, karena masyarakat harus diutamakan,” terangnya.

Ia memastikan, langkah penyelesaiannya detik ini juga bersama Bank yang tergabung dalam Himbara. Misalnya, jika belum ada saldonya segera selesaikan, jika belum ada buku tabungan tolong segera terbitkan bukunya.

“Kalau penerima bantuan tidak ditemukan sehingg buku tabungan belum didistribusikan, segera dialihkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan,” imbaunya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada potongan sedikit pun terhadap berbagai jenis bantuan. Apabila ada indikasi tersebut, segera menghubungi Bank yang bersangkutan.

“Karena Bank-nya sendiri sudah mendapatkan keuntungan dari penyimpanan uang itu. Uang itu bukan untuk ditabung, tapi digunakan untuk kebutuhan dasar,” tandasnya.

Bupati Batang Wihaji menyampaikan Pemda berupaya melaksanakan kewajiban sesuai perintah pemerintah pusat, tapi tetap berkoordinasi dengan baik.

“Tadi saya minta data penerimanya, karena jika ada pengaduan ke Pemda agar cepat teratasi,” tegasnya.

ada enam permasalahan yang sering muncul saat proses pendistribusian bantuan sosial.

“Tadi Wakil Ketua Komisi VIII berjanji, akan menyelesaikan permasakahan dalam satu minggu, tentu secara bertahap,” ujar dia.

Dijelaskannya, enam masalah itu meliputi, saldo KPM nol, NIK yang tidak sinkron, KKS yang belum terkirim ke KPM dan data-data lain yang belum sinkron. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)