Semarang - Diputuskan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah Kabupaten Batang bersama Konsersium Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dan BUMN akan membentuk Joint Venture (JV) untuk mengelola KIT Batang.

Menurut Bupati Batang Wihaji, satu diantara permasalahan dalam progres pembangunan KIT, adalah belum dikeluarkannya wewenang JV dari Kementerian BUMN.

"JV memang belum terbentuk, kami berharap Kementerian BUMN segera mengeluarkannya, karena wewenang JV ada di Kementerian BUMN," kata Bupati Batang Wihaji usai rapat koordinasi percepatan KIT Batang di Hotel Gumaya Semarang, Senin (30/11/2020).

Selain itu, guna mempercepat pembanguan KIT Batang sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam Perpres nomor 109 tahun 2020, persiapan pembangunan fasilitas juga akan dilakukan.

Menurut Bupati Batang Wihaji, sesuai arahan dan permintaan Pemerintah pusat lewat Kemenko Bidang Perekonomian, Pemkab Batang bersama konsersium akan memastikan fasilitas di KIT untuk para investor.

"Fasilitas yang akan dibangun sesuai permintaan investor, nantinya kami juga akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai marketing negara, termasuk kepastian lahan, listrik, gas, air bersih dan baku," tuturnya.

Ia juga menuturkan, semua pekerjaan yang tengah dikebut sesuai dengan arahan Presiden, dengan tujuan untuk bersaing dengan Kawasan Industri (KI) di negara lain.

"Untuk itu percepatan dilakukan, dengan harapan investor yang tengah menunggu mendapat kepastian dan mulai masuk ke KIT Batang," jelasnya.

Tidak hanya itu Pemkab Batang bersama BKPM akan ajukan draf investor yang fix menanamkan modal ke Pemerintah Pusat.

Permintaan dari Kemenko Bidang Perekonomi terkait list investor, dijelaskannya juga akan segera disodorkan.

"Kami akan berkoordinasi dengan BKPM untuk listing tersebut, selain itu kami akan mengalisis permasalahan yang ada di KIT Batang dan segera mencari solusinya," pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)