Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan diskusi bersama Instansi Pemerintah Kabupaten Batang dan perusahaan swasta. Diskusi kali ini bertujuan untuk berkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten Batang dan BPJS berkewajiban melayani masyarakat sebaik mungkin serta agar dapat mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) di Batang. Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji saat membuka Diskusi Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Wilayah Kerja Cabang Pekalongan Tahun 2017 bertempat di Ruang Meeting Bupati Batang, Selasa (26/9).

Bupati Wihaji mengatakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saat ini sudah semakin baik dan cepat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Batang bertanggung jawab membayarkan BPJS dari masyarakat tidak mampu sebanyak 15.000 menggunakan dana APBD. Selain itu Pemkab Batang juga sedang mensinkronkan data agar tidak terjadi tumpang tindih data.

“Melalui diskusi ini seluruh mitra dapat memberikan saran dan masukan pastinya untuk mendapatkan hasil terbaik demi pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Asep Subana merasa sangat optimis bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yaitu pelayanan yang mencakup seluruh aspek kesehatan dapat terwujud, karena respon yang sangat baik dari Bupati Wihaji berkenan untuk menyimak secara langsung rencana UHC di wilayah kerja Pekalongan.

“Setelah melihat komitmen dari Bupati Batang Wihaji, saya berkeyakinan 95% dari penduduk Kabupaten Batang nantinya akan terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” harapnya.

Asep menambahkan berdasarkan data dari Disdukcapil tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Batang 880.746, yang terbagi atas penduduk yang sudah terdaftar JKN-KIS sebanyak 511.379 dan penduduk yang belum terdaftar sebanyak 369.367.

“Tugas kami dan Pemkab Batang adalah mensinkronkan antara data dari BPJS dengan Disdukcapil agar mereka yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dapat kita kategorikan sebagai penduduk mampu atau tidak mampu,” pungkasnya.

Menanggapi hal teesebut, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hidayah Basbeth menyampaikan akan ada rapat kembali untuk mengklarifikasi dan memverifikasi data kemiskinan di Kabupaten Batang agar dapat dipetakan antara penduduk mampu dan tidak mampu. (Heri/Arga/McBatang)