Setelah Kabupaten Batang memaparkan tentang E–Government di hadapan Komisi Pemeberantasan Korupsi dengan sistem yang transparan dan akuntabel setahun yang lalu, KPK merekomendasi Kabupaten Batang sebagai pusat rujukan peyelenggaraan daerah untuk Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Kepala Bapelibang Kabupaten Batang Sabino Suwondo mengatakan, rekomendasi KPK menjadi prestasi yang sangat luar biasa bagi Batang, karena dinilai baik dalam penyelanggaraan daerah dengan sistem e-Bugeting sampai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP).“kita sudah memiliki enam sistem aplikasi yaitu e- planing, e – bugeting, Simpelbang, LPSE ( Lembaga Pelelangan Secara Elektonik ), e- Sakip, e- Bansos, dan e- hibah, pemapapran sistem Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo saat itu disambut dengan baik oleh KPK yang dinilai transparan dan akuntabel, sehingga merekomendasikan Batang sebagai pusat rujukan.” Kata Sabino Suwondo saat di temui di Kantornya Senin,18/9.

Ia juga mengatakan bahwa sistem aplikasi yang digunkan oleh pemkab Batang sangat mudah di terapkan dan tidk begitu ribet, sehingga mudah sekali untuk di kloning oleh pemerintah daerah yang lain untuk bisa menggunkan sisitem yang sama.

“Untuk Kabupaten di Indoenisa yang sudah melakukan kerjasama ada enam yaitu Kabupaten Grobogan, Sukoharjo, Demak, Wonosobo, Banjarnegara, Tegal dan Sekarang ada tambahan lagi Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Kabupaten Sikka NTT ( Nusa Tenggara Timur ), Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dan ada juga Kabupaten Manggarai dan Cilacap yang sudah Ke Batang tapi belum MOU.” Jelas Sabino Suwondo.

Menurut Sabino Suwondo yang mengatakan kerjasama penyelanggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan akan meng kloning sistem aplikasi yang ada di Kabupaten Batang, selain itu pemkab Batang juga akan memberikan bimbingan teknis atau pelatihan terhadap ASN yang sudah bekerjasama untuk dapat di terapkan di daerahnya.

“Pemkab Batang juga akan melakukan pendampingan saat menentukan kebijakanya secara teknis penggunaan aplikasi tersebut, dalam waktu dekat ini kita juga di undang Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka memberikan penjelasan kebijakan secara teknis aplikasi.” Katanya. (Edo/McBatang)