Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan. Dalam hal ini merupakan kebutuhan bersama karena saat ini adalah jaman teknologi yang semuanya serba keterbukaan, maka Pemerintah Daerah wajib hukumnya untuk transparan, akuntabel dan semua bertujuan membangun pemerintahan yang bersih dengan melakukan aksi nyata pencegahan tindak korupsi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji di hadapan Anggota KPK Deputi Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah Jawa Tengah M. Najib Wahito dan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) Se-Eks Karesidenan Pekalongan dalam rangka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bertempat di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (12/9).

Bupati Wihaji mengatakan dari setiap Pemerintah Daerah memiliki kelebihan dan kelemahan masing – masing, namun pasti mempunyai kelebihan dalam tata kelola pemerintahan. Kebetulan Kabupaten Batang menjadi salah satu Kabupaten dengan sistem tata kelola pemerintahan yang cukup baik karena menjadi contoh untuk tata kelola Pemerintahan Daerah khusunya dalam penggunaan E-Government.

“Setelah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini pasti harapannya akan ada rekomendasi, barangkali ada yang kurang dalam tata kelola pemerintahan di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan segera akan ditindaklanjuti karena ini merupakan bagian dari rencana aksi pemberantasan korupsi,” jelas Bupati.

Menurut Bupati, apabila nanti Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan  ada yang perlu memperbaiki mulai dari Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa,Perijinan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP) dan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) maka akan diperbaiki. Khususnya Kabupaten Batang akan dimulai dari dalam terlebih dahulu lalu sistem yang sudah baik,  kemudian mental.

Bupati menegaskan ada dua alasan orang melakukan kejahatan yaitu kesempatan dan niat. Tetapi setelah ada E-Planning dan E-Budgeting insya Allah kesempatan itu sudah berkurang dan sekarang tinggal niat dari pribadi orang itu sendiri.

“Harapannya ada kerjasama yang baik dan semangat yang sama untuk pemberantasan korupsi dengan diberi contoh dari ASN,”pungkasnya.

Sementara itu, menurut Anggota KPK Deputi Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah Jawa Tengah M. Najib Wahito, intinya Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi terkait dengan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perijinan, penguatan APIP dan mendorong perbaikan TPP.

“Kegiatan ini merupakan yang kedua setelah minggu lalu kita mengadakan Monev di Eks-Karesidenan Semarang, sekarang diadakan di Eks-Karesidenan Pekalongan. Tujuan kita memilih masing – masing wilayah Eks-Karesidenan supaya dapat mencontoh Kabupaten/Kota lainnya karena pasti memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda,” ucapnya.

“Saat ini era smartphone sudah merupakan hal yang lumrah apabila pelayanan publik berbasis internet,  termasuk pelayanan dan pengawasan dari masyarakat juga semakin mudah dan cepat yang bisa langsung disampaikan kepada Kepala  Daerah,” tandasnya.

Perlu diketahui kegiatan tersebut diikuti oleh Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan yaitu Kabupaten Batang sebagai tuan rumah, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. (Heri / MC)