Batang - Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), dibutuhkan komitmen kuat. Untuk mewujudkannya, Rutan Kelas IIB Batang beberapa waktu lalu, diundang Tim WBK ke Kanwilkumham sehingga memperoleh penguatan dari Sekjen Kemenkumham RI, Staf Ahli Menkumham dan Staf Khusus Menkumham.

Menanggapi hal itu, Bupati Batang Wihaji menyampaikan, apresiasi terhadap Rutan Batang yang akan mendapat predikat WBK/WBBM.

“Saya sudah melihat vidionya luar biasa, layanan publiknya lengkap, ada pula layanan khusus difabel. Layanan publiknya memadai dan bisa dinikmati bagi pengunjung,” sanjung Bupati Batang Wihaji saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2020).

Bupati memberikan dukungan sepenuhnya kepada Rutan Batang mendapat predikat WBK/WBBM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga sangat mendukung agar Rutan Kelas IIB Batang dapat dinaikkan kelasnya menjadi Lapas IIB.

“Saya sudah melihat vidio kapasitasnya bagus, sarana prasarananya sudah baik sehingga dapat memberikan edukasi yang lebih baik,” jelasnya.

Sementara saat ditemui di tempat terpisah, Kepala Rutan Kelas IIB Batang, Rindra Wardhana mengatakan, yang terpenting baginya dan seluruh jajaran adalah komitmen kuat dalam menuju Zona Integritas dengan meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat.

“Dari hasil penguatan, predikat WBK di suatu Lapas, Rutan, Imigrasi atau di instansi pemerintahan menjadi sesuatu yang wajib, karena Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, pihaknya berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Seluruh petugas harus bisa menjadi agen perubahan, untuk mengubah pola pikir petugas, manajemen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik lebih diutamakan.

“Selanjutnya Rutan Batang bisa melanjutkan untuk mengikuti penilaian di tingkat nasional dengan tim penilai nasional. Semoga Rutan Batang bisa memperoleh predikat WBK,” tegasnya.

Pihaknya pun mengharapkan dukungan dari masyarakat baik pengguna layanan maupun seluruh warga Kabupaten Batang. Perubahan-perubahan yang telah dilakukan di Rutan Batang tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

“Predikat itu tidak dapat kami raih jika tidak ada dukungan dari masyarakat yang lainnya. Perubahan di Rutan Batang sudah sesuai Standar Operasional Prosedur yang terdapat di Kemenkumham,” tandasnya. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)