Batang - Pemerintah Kabupaten Batang ikut terkena imbasnya dari Surat Edaran Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, tentang penghentian proses pengadaan barang dan jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020.

Surat Edaran bernomor S-247/MK.07/2020 tertanggal 27 Maret tersebut ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati penerima DAK Fisik se-Indonesia.

Isi surat edaran menkeu tersebut menjelaskan kondisi wabah virus Corona (Covid-19) di beberapa wilayah Indonesia, yang membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk menanggulangi dan mencegah Covid-19.

“Pemkab Batang terkena dampak dari Surat Edaran menteri keuangan, karena DAK kecuali alat kesehatan dan pendidikan semua ditarik atau tidak bisa melakukan lelang. DAK untuk pembangunan fisik yang ditarik pusat ada sekitar Rp50 miliar,” jelas Bupati Batang Wihaji Usai Rakor di Halaman Mes Persibat, Sabtu (28/3/2020).

Di hari ini juga, sudah ada beberapa paket pekerjaan fisik yang sudah masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena Surat Edaran tersebut akhirnya kita batalkan.

"Ada banyak paket pekerjaan fisik dari DAK seperti Pasar Wonotungal, Jalan Basuki Rahmat, lanjutan Gedung THR Kramat dan beberapa irigasi kita batalkan semua," terangnya.

Ia berharap, kepada masyarakat Kabupaten Batang Untuk bisa mengerti pembatalan tersebut, karena semata-mata demi kamanusiaan.

"Kami minta maaf, dengan pembatalan ini sehingga ada paket pekerjaan yang mengalami penundaan walaupun sudah dianggarkan, karena ini keputusan Pemerintah pusat," pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)