Batang - Bupati Batang Wihaji mengatakan menurut hasil survei Alvara bahwa secara nasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anti-Pancasila ada 19,4 persen
"Oleh karena itu, Pemkab menindak lanjuti isu nasional yang mengancam negara, maka bagi ASN di Kabupaten Batang yang anti-Pancasila silahkan mundur, kalau tidak kita sikat," tegas Bupati Batang Wihaji dalam sosialisasi mencegah dan menangkal paham radikal dan terorisme di Pendopo Kabupaten Batang, Sabtu (23/11/2019).
Sebagai langkah antisipasi untuk menangkal paham anti-Pancasila dan radikalisme lanjutnya, maka Pemkab mengapresiasi Polres Batang karena telah menggelar kegiatan ini.
"Sosialisasi yang mengundang narasumber berkompeten sangat penting, karena kalau ada fenomena paham ini bisa kita pahami indikasinya," jelas Bupati.
Ia pun menerangkan di jajaran ASN Pemkab Batang untuk sementata ini belum ada yang terindikasi paham radikal dan anti-Pancasila.
"Kalau nanti ada indikasi sesuai teori - teori paham radikal dan anti-Pancasila akan menjadi perhatian serius kita," jterangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga mengatakan isu radikalisme ini untuk melindungi semua umat Islam, agar agama mayoritas di Indonesia tidak terpapar paham radikalisme dan teroris.
"Walaupun paham ini hanya segelintir orang, tapi menyebarkan virus yang berbahaya dan menyesatkan," kata AKBP Edi Suranta Sinulingga.
Oleh karenanya, imbuhnya, sosialisasi ini kita gelar dengan mengundang narasumber yang berkompeten, agar nantinya anggota TNI dan Polri yang bertugas di lapangan bisa langsung mengetahui paham ini.
Sementara, Ketua Gerakan Pemuda Ansor pusat Nur Zaman selaku narasumber mengatakan, isu radikalisme jangan menjadi isu umat Islam saja, dan bukan hanya isu pemerintah atau kepolisian, tapi isu bersama Bangsa Indonesia.
"Bukan orang Islam saja yang menghadapinya, tapi semua komponen untuk melawan kelompok - kelompok radikal yang jelas mengganggu kehidupan bangsa," jelasnya.
Ia juga berhrap ada sinergi antara Pemda, TNI, Polri agar tahu dan paham radikalisme ketika menghadapi di lapangan.
"Masyarakat harus mewaspadai dalam memilih ustaz atau ulama dalam belajar agama, karena lebih utama belajar agama langsung pada orang yang sudah familiar dan umum, jangan dengan media sosial," harapnya. (Humas Batang, Jateng/Edo)