Penyerahan ini juga dibarengi dengan penandatangan nota kesepakatan tentang pemanfaatan bersama, data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik.

"Ini merupakan kebanggaan Pemkab Batang berhasil meraih WTP. Namun kata ahli hukum prestasi ini bukan berarti tidak ada korupsi," kata Bupati Batang Wihaji. 

WTP merupakn indikator penting untuk pengelolaan keuangan negara, lanjutnya, oleh karena itu, Pemkab berusaha penyelenggaraannya menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

"SPBE sebagai upaya kita dalam transparansi anggaran, database tata kelola keuangan negara," jelasnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pemkab Batang yang telah mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara dengan standar tertinggi. 

"WTP adalah standar penilaian tertinggi, namun penghargaan yang sebenarnya adalah pemberian dana insentif daerah," jelasnya.

Ia juga berharap agar Pemkab mampu mempertahankan prestasi WTP dan harus ditingkatkan, karena kalau keuangan daerahnya bagus berkaitan pula dengan keuangan pemerintah Republik Indonesia. 

"MoU ini juga untuk mewujudkan good governance dan clean governance tetap terjaga serta nilai-nilai uang yang kita pungut dari masyarakat kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat," tandasnya.

Sulaimansyah juga menjelaskan Ditjen Perbendaharaan bidang pemberdayaan masyarakat melalui kredit usaha rakyat (KUR) di Kabupaten Batang sudah disalurkan sebanyak Rp372,3 miliar kepada 14.454 debitur. 

"Oleh karena itu, diharapkan ada sinergi monitoring bersama untuk ketepatan sasaran penayaluran KUR, sehingga subsidi bunganya 7 persen tepat sasaran kepada debitur yang betul - betul membutuhkan, karena ada beberapa yang tidak tepat sasaran," katanya.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Sekda Batang Nasikhin, Kepala DPPKAD Bambang Suprianto, Kepala Inspektorat Lany Dwi Rejeki. (Humas Batang, Jateng/Edo)