Semarang - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), mengapresiasi Bupati Batang Wihaji atas pemaparan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Batang Tahun 2018 di Hotel Grand Arkenso Kota Semarang, Selasa (30/7/2019).

"Pemaparan yang disampaikan Bupati Batang Wihaji sangat bagus, namun saya minta copynya untuk penilaian lebih lanjut," ujar Kepala Bidang Pengaduan Masyarakat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Laode Muhamad Rahadian Rere. 

Ia juga mengatakan dalam penilaian SAKIP harus melalui tim Panel, dimana data-data ini diuji oleh tim-tim penguji dimana data yang disampaikan sesuai dengan realitas di lapangan. 

"Oleh karena itu, kami akan turun langsung ke Pemkab Batang untuk mencari sampel atau contoh ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena evaluasi kinerja terus bergulir tidak hanya di tahun 2018 saja, tapi juga beberapa tahun ke belakang sesuai prosedur standar penilaian kami," jelasnya. 

Bupati Batang Wihaji dalam paparannya menjelaskan, bahwa perubahan tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh 45 persen dari pimpinan, 35 sistem, dan 20 persen dari komitmen lainnya. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari komitmen kita agar ke depan lebih baik dalam segi pelayanan terhadap masyarakat. 

"Harus ada perubahan tata pemerintahan daerah yang harus mengacu pada efektif, efisien dan sederhana. Pemkab Batang terus berusaha mengefektifkan segala layanan dan program yang terukur agar sasaran dan indikatornya jelas," tegasnya.

Ia juga menyampaikan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level lebih rendah.

"Untuk penyelarasan strategis dari visi diterjemahkan menjadi empat prioritas, dengan indikator sasaran tujuan prioritasnya pada masing - masing OPD," ujarnya. 

Bupati juga menjelaskan bahwa potensi efisiensi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yang sebelumnya ada 171 program dan 724 kegiatan dengan nilai anggaranya mencapai Rp764.849.021.213,00 setelah ada revisi menjadi 102 program dan 485 kegiatan, sedangkan dari hasil evaluasi ada 69 program dan 239 kegiatan dengan anggaran yang bisa diefisiensi sebesar Rp75.699.716.343,00.

"Dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2018 mengalami kenaikan 5,72 persen dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,55 persen," sambungnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya mengalami peningkatan, lanjutnya, di tahun 2018 mencapai 67,86 dari tahun 2017 yang hanya 67,35, dengan rata - rata lama sekolah 6,62 tahun. Usia harapan hidup 74 tahun, pengeluaran perkapita Rp9.203 juta per tahun, rata - rata lama sekolah 11,88 per tahun. 

"Angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 406.670 orang dengan presentasi tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2014 mencapai 71,67 persen tahun 2015 mencapai 67,62 persen, tahun 2017 mencapai 67,70 persen dan tahun 2018 mencapai 70,05 persen. 

Bupati menambahkan dengan indeks kemiskinan tahun 2018 mencapai Rp256.549,00 perkapita per bulan dengan jumlah 66.080 orang atau 8,69 persen adapun tahun 2017 mencapai Rp249.920,00 dengan jumlah 81.500 orang atau 10,80 persen. 

"Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki ruas jalan kabupaten sepanjang 552,42 km dengan kondisi baik yaitu 303,82 km. Untuk daerah irigasi sebanyak 20.329.89 hektar yang 10.008.41 ha dalam kondisi baik,"paparnya. 

Ia menerangkan untuk pembangunan sistem kinerja terintegrasi dan berkelanjutan, Pemkab Batang menjadi salah satu model penerapan sistem informasi terintegrasi, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta dalam upaya peningkatan good government. 

"Batang Resources Integration and Collaboration System (BRICS) telah di revisi oleh  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)  dan direplikasi oleh 14 kabupaten di Indonesia," pungkasnya. 

Adapun penilaian SAKIP Pemkab Batang, di tahun 2017 nilainya baru mencapai nilai B atau 62,64, yang diharapakan dalam penilaian tahun 2018 menargetkan nilai angka 70-80 dengan predikat BB atau sangat baik yakni Pemerintahan yang akuntabel, berkinerja baik, dan handal. (Humas Batang, Jateng/Edo)