Kemkomdigi-KemenPPPA Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Ruang Digital

Senin, 16 November 2026 Jumadi Dibaca 64 kali Acara Mentri
Kemkomdigi-KemenPPPA Perkuat Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Ruang Digital
Menkomdigi Meutya Hafid saat menerima audiensi Menteri PPPA Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perusahaan teknologi global atau Big Tech Company yang beroperasi di Indonesia harus turut bertanggung jawab dalam melindungi anak di ruang digital.

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perusahaan teknologi global atau Big Tech Company yang beroperasi di Indonesia harus turut bertanggung jawab dalam melindungi anak di ruang digital.

Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat menerima kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di ruang digital maupun lingkungan masyarakat.

Meutya menyampaikan, bahwa pelindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan perusahaan teknologi dan gerakan masyarakat hingga tingkat akar rumput. Menurut Meutya, perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

“Upaya perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ekosistem digital. Literasi digital kepada generasi muda tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga para perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech yang beroperasi di Indonesia,” jelasnya.

Selain mendorong tanggung jawab perusahaan teknologi, Meutya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Menurutnya, regulasi tersebut membutuhkan dukungan gerakan masyarakat agar pelindungan anak dapat berjalan efektif.

“Regulasi PP TUNAS perlu didukung oleh gerakan masyarakat karena anak-anak adalah kelompok rentan yang harus dilindungi,” ungkapnya.

Meutya juga mengungkapkan bahwa anak-anak masih merasakan ketidakamanan ketika menggunakan media sosial. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan akses informasi melalui ruang digital yang lebih baik, disertai penguatan literasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

“Anak-anak merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman ketika berada di media sosial. Anak-anak merasa media sosial bisa lebih baik lagi karena mereka juga perlu mendapatkan informasi-informasi. Dan anak-anak merasa literasi yang dijalankan harus lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan perlunya kolaborasi dengan Kemkomdigi untuk memperluas gerakan pencegahan kekerasan terhadap anak hingga tingkat akar rumput.

Upaya tersebut tidak hanya menyasar kekerasan yang dialami anak, tetapi juga mencegah anak menjadi pelaku kekerasan.

“KPPA dengan Komdigi akan memperkuat kolaborasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak ataupun kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak,” ujar dia.

Arifah menyebut gerakan bersama tersebut perlu dibangun melalui penguatan kesadaran untuk saling menjaga, menyayangi, dan menghormati sesama. Penumbuhan empati di antara anak-anak menjadi salah satu pendekatan penting dalam mencegah kekerasan sejak dini.

“Hari ini kita mempunyai komitmen bersama bagaimana ini menjadi gerakan bersama-sama untuk menumbuhkan kesadaran saling menjaga, saling menyayangi, rukun sama teman, seperti yang selalu disampaikan oleh Mendikdasmen. Jadi kalau sudah ada rasa empati maka insyaallah kekerasan itu tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Ia berharap, kolaborasi Komdigi dan Kementerian PPPA dapat berkembang menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat daerah.

“Jadi mudah-mudahan gerakan ini bisa berlanjut. Bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi ini bisa sampai ke tingkat daerah,” pungkasnya. (Kemkomdigi)

Berita Lainnya

Meutya Hafid Dengarkan Pengalaman Pelajar tentang Keamanan di Ruang Digital Meutya Hafid Dengarkan Pengalaman Pelajar tentang Keamanan di Ruang Digital
Meutya Hafid Dengarkan Pengalaman Pelajar tentang Keamanan di Ruang Digital
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima kunjungan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia bersama perwakilan organisasi pelajar untuk mendengarkan pengalaman dan keresahan anak mengenai keamanan di ruang digital, termasuk risiko kekerasan dan perundungan di media sosial, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (16112026).
16 Nov 2026 Jumadi 55
Wabup Batang Sidak MBG di Wonotunggal, Pastikan Siswa Dapat Menu Bergizi dan Susu Wabup Batang Sidak MBG di Wonotunggal, Pastikan Siswa Dapat Menu Bergizi dan Susu
Wabup Batang Sidak MBG di Wonotunggal, Pastikan Siswa Dapat Menu Bergizi dan Susu
Wabup Batang Suyono memastikan pelaksanaan MBG di SMAN 1 Wonotunggal berjalan baik, menekankan pentingnya kualitas menu dan pemberian susu minimal satu kali seminggu, serta mendorong percepatan pengaktifan kembali SPPG yang terkena suspend agar program MBG menjangkau seluruh sekolah di Kabupaten Batang.
16 Nov 2026 Jumadi 219
Pimpin Apel Smanggal, Wabup Batang Ajak Siswa Wujudkan Sekolah Bebas Bullying Pimpin Apel Smanggal, Wabup Batang Ajak Siswa Wujudkan Sekolah Bebas Bullying
Pimpin Apel Smanggal, Wabup Batang Ajak Siswa Wujudkan Sekolah Bebas Bullying
Wabup Batang Suyono mengajak seluruh warga SMAN 1 Wonotunggal membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Selain menekankan peran guru dalam membentuk karakter, ia mengajak siswa saling menghargai, peduli terhadap sesama, serta fokus belajar dan meraih prestasi.
16 Nov 2026 Jumadi 155
Jejak Tangsi Era Kolonial, Siap Bersolek jadi Pusat Kuliner Batang Jejak Tangsi Era Kolonial, Siap Bersolek jadi Pusat Kuliner Batang
Jejak Tangsi Era Kolonial, Siap Bersolek jadi Pusat Kuliner Batang
revitalisasi bangunan bekas tangsi atau penjara peninggalan kolonial Belanda di Kabupaten Batang menjadi pusat kuliner dengan tetap mempertahankan keaslian bagian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan berstatus cagar budaya. Upaya ini diharapkan mampu memadukan pelestarian warisan sejarah, edukasi budaya, pengembangan pariwisata, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
16 Nov 2026 Jumadi 56
Polresta Batang Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Pelayanan Bersih Polresta Batang Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Pelayanan Bersih
Polresta Batang Berkomitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Pelayanan Bersih
Polresta Batang mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai komitmen membangun kepolisian yang bersih dan profesional. Kapolresta menekankan perubahan budaya kerja, pemberantasan pungli, dan peningkatan kualitas pelayanan, sementara Wabup Batang mendukung langkah tersebut dengan mengingatkan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam melayani masyarakat.
16 Nov 2026 Jumadi 123
Cegah Abrasi dan Rob, UNDIP Batang Tanam Ribuan Bibit Mangrove di Pantai Sicepit Cegah Abrasi dan Rob, UNDIP Batang Tanam Ribuan Bibit Mangrove di Pantai Sicepit
Cegah Abrasi dan Rob, UNDIP Batang Tanam Ribuan Bibit Mangrove di Pantai Sicepit
Kolaborasi UNDIP Batang, IKA UNDIP, dan Pemkab Batang melalui penanaman 1.000 bibit mangrove di Pantai Sicepit sebagai upaya mengurangi dampak abrasi dan rob, menjaga ekosistem pesisir, serta menghidupkan kembali sektor perikanan budidaya yang terdampak.
15 Nov 2026 Jumadi 499