Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya menjaga kendali ruang redaksi dalam memastikan legitimasi informasi di tengah semakin besarnya pengaruh algoritma platform digital global.

Menurutnya, penentuan berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor yang mampu mempertimbangkan konteks, kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengikuti algoritma perusahaan teknologi yang global cenderung berorientasi pada keuntungan bisnis, bukan kepentingan masyarakat.

“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” katanya dalam Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Meutya menjelaskan persoalan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan informasi Indonesia. Perusahaan teknologi global memiliki pengaruh besar dalam menentukan distribusi dan jangkauan informasi melalui algoritma platform digital. Namun, mekanisme tersebut tidak selalu mempertimbangkan nilai jurnalistik dan dampak informasi bagi masyarakat.

“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” jelasnya.

Ia menambahkan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) juga belum dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menilai kualitas dan dampak sebuah informasi. Disinilah peran jurnalis dan editor tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, serta menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan.

“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu. Tantangan tersebut semakin nyata seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke platform digital,” terangnya.

Meutya menyebut sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial. Kondisi ini memperlihatkan besarnya pengaruh platform digital terhadap arus informasi sekaligus tekanan yang dihadapi industri media nasional.

Ia mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan satu dekade lalu. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat media kehilangan perannya dalam menjaga kualitas informasi.

“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.

Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Meutya menegaskan kebijakan tersebut tetap dijalankan meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.

“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Meutya mengakui proses tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan dari perusahaan teknologi besar dunia. Namun, upaya perlindungan terhadap industri media dan jurnalistik nasional harus terus dilakukan.

“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” imbuhnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Meutya melihat kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai sinyal bahwa industri jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh.

Ia tidak sepakat jika tantangan yang dialami industri media di berbagai negara dimaknai langsung sebagai berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia. Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan, termasuk media cetak dan media konvensional.

Ketergantungan terhadap internet juga perlu dicermati, terutama ketika berbagai gangguan keamanan dan layanan digital terjadi di sejumlah negara.

Meutya berharap, media nasional terus menjaga independensi ruang redaksi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kendali atas informasi, menurutnya, harus tetap mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, dan hukum nasional.

“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya. (Kemkomdigi)