Pemkab Batang mengupayakan bantuan perbaikan minimal 10 RTLH di Desa Karanggeneng pada 2027, dengan peluang penambahan jumlah penerima berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan kemampuan anggaran.
Batang – Pemerintah Kabupaten Batang menyiapkan bantuan perbaikan minimal 10 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Karanggeneng pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan saat menggelar kegiatan Sambang Desa bersama Wakil Bupati Batang Suyono di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (12/11/2026).
Faiz mengatakan, bantuan RTLH akan diprioritaskan bagi warga yang kondisi rumahnya benar-benar mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera. Minimal kita berikan RTLH untuk 10 rumah warga yang kondisinya memang rusak. Jumlahnya masih bisa bertambah dengan melihat kemampuan anggaran. Nanti perlu dilakukan tinjauan terlebih dahulu.
“Penentuan penerima bantuan perlu melalui pengecekan langsung agar program tepat sasaran dan diberikan kepada warga yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karanggeneng Resgianto mengatakan, masih terdapat sekitar 25 rumah warga di desanya yang kondisinya kurang layak untuk dihuni. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Batang saat kegiatan Sambang Desa. Respons positif dari pemerintah daerah diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui program bantuan pada tahun depan.
“Untuk RTLH sendiri, tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan ada 10 unit. Kalau di Karanggeneng, jumlah rumah yang kurang layak huni kurang lebih sekitar 25 rumah,” ungkapnya.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama warga yang kondisi tempat tinggalnya sudah memerlukan perbaikan.
Selain persoalan RTLH, dalam kegiatan Sambang Desa tersebut juga disampaikan rencana pembangunan Gedung TK Asyifa. Resgianto menyambut baik rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dan berharap pengerjaannya dapat diselesaikan sesuai kebutuhan.
Melalui program Sambang Desa, Pemkab Batang berupaya menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung sekaligus memastikan aspirasi warga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)