Batang - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menggelar akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan menghadirkan Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pelaksanaan akad massal kali ini melibatkan 62.710 debitur KPR Rumah Subsidi, sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan dua pelaksanaan sebelumnya pada 2025, yakni di Cileungsi, Jawa Barat, sebanyak 26.000 unit rumah dan di Kota Serang, Banten, sebanyak 50.030 unit rumah.

“Dari total penerima manfaat tersebut, sebanyak 200 debitur hadir secara langsung di lokasi acara, sedangkan 62.510 debitur lainnya mengikuti prosesi secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Selain akad massal KPR Subsidi, pemerintah juga melaksanakan akad bagi 200 debitur Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Secara keseluruhan, nilai akad KUR Perumahan mencapai Rp880 miliar untuk 7.100 debitur, yang terdiri atas 6.873 debitur dari sisi permintaan (demand) dan 227 debitur dari sisi penyedia (supply),” jelasnya.

Sebelum menghadiri seremoni utama, Presiden Prabowo mengunjungi dua penerima rumah subsidi di kawasan perumahan tersebut, yakni Kudung Slamet yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Rahma Yuliani yang berprofesi sebagai petugas keamanan (satpam).

“Dalam seremoni, Presiden menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima KPR Sejahtera FLPP yang berasal dari berbagai profesi, di antaranya pengemudi ojek online, pemuka agama, asisten rumah tangga, guru, perawat, anggota TNI dan Polri, hingga penjual jamu. Presiden juga menyapa para debitur yang mengikuti akad massal secara daring dari berbagai wilayah,” terangnya.

Akad massal tersebut dilaksanakan secara serentak di sedikitnya 130 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota pada 36 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Pelaksanaan akad massal ini menunjukkan komitmen BP Tapera bersama seluruh ekosistem perumahan dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui skema FLPP.

“Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP telah mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp14,76 triliun. Capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga mitra penyalur pembiayaan,” tegasnya.

Saat ini, BP Tapera bekerja sama dengan 43 bank penyalur, yang terdiri atas enam bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 34 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan tiga bank swasta.

Heru juga mengungkapkan, tren penyaluran FLPP terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020, penyaluran mencapai 109.253 unit, kemudian meningkat menjadi 178.728 unit pada 2021, 226.000 unit pada 2022, dan 229.000 unit pada 2023. Sempat turun menjadi 200.300 unit pada 2024, penyaluran kembali meningkat tajam pada 2025 menjadi 278.868 unit, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang pelaksanaan program FLPP.

“Untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional, BP Tapera terus melakukan inovasi layanan digital guna memperkuat tata kelola rumah subsidi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Trilogi Stok, yakni sistem yang mengintegrasikan data ketersediaan rumah secara real-time antara pengembang, bank penyalur, dan konsumen. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi memenuhi standar kelayakan sebelum proses akad dilakukan,” ujar dia.

Selain itu, BP Tapera juga memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui peningkatan kapasitas komputasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan sistem penyimpanan data, serta peningkatan keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Heru menambahkan, BP Tapera juga tengah menyiapkan skema perluasan manfaat KPR Subsidi, baik untuk rumah tapak maupun hunian vertikal, khususnya bagi para pekerja di kawasan industri.

“Kami terus menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk pekerja di kawasan industri, melalui pengembangan skema pembiayaan yang lebih luas,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)