Batang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Ruang DPRD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (28/4/2026).

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan LKPJ sesuai jadwal. Ia menegaskan, rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

“Rekomendasi DPRD ini akan kami tindak lanjuti bersama jajaran eksekutif sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

Menurut Suyono, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan pembangunan daerah berjalan optimal dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Batang terkait kerja sama Sister City antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Pemerintah Kota Zhijiang, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok.

Suyono menilai, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Batang dalam peta persaingan global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi internasional.

“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi komitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan daerah melalui sinergi global,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, terdapat empat pilar utama dalam kerja sama tersebut, yakni pengembangan industri ramah lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, penguatan perdagangan dan UMKM, serta promosi pariwisata dan kebudayaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Batang Suudi menyampaikan, sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi dan lingkungan hidup.

“Pada sektor infrastruktur, DPRD mendorong percepatan pelaksanaan program berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun agar tidak menjadi dokumen yang tidak termanfaatkan. Di bidang kesehatan, DPRD menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam masa aktivasi BPJS,” terangnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan produktif, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

“Dalam sektor ekonomi, DPRD meminta penguatan peran UMKM, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, serta pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi local,” tegasnya.

DPRD juga memberikan perhatian pada sektor pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup, termasuk upaya menjaga ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan mitigasi bencana.

“Selain itu, DPRD menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, serta penguatan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Batang mampu menghadirkan kebijakan yang konkret, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)