Batang - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Batang bekerja sama dengan Pengadilan Agama (PA) meluncurkan layanan konseling wajib bagi pemohon dispensasi nikah anak.

Kepala DP3AP2KB Batang Joko Prasetyo menyampaikan, langkah ini bertujuan menekan angka pernikahan dini dengan memberikan asesmen psikologis, sosial, dan edukasi risiko kesehatan serta dampak sosial kepada anak dan orang tua.

“Kolaborasi ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya memastikan kesiapan membangun rumah tangga,” katanya saat ditemui usai meresmikan Layanan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang, Kabupaten Batang, Senin (23/2/2026).

Joko menyebutkan, konseling dilakukan secara profesional untuk menggali kesiapan mental, fisik, serta pemahaman peran suami-istri. Harapannya, pernikahan yang terjadi benar-benar didasari kesiapan, sehingga dapat menekan risiko perceraian maupun dampak sosial lainnya,

Kini, warga Batang yang memerlukan layanan ini tidak perlu lagi repot bolak-balik ke kantor dinas yang berbeda. Layanan konseling di Ruang Sakinah dapat diakses langsung di Pengadilan Agama Batang setiap hari Kamis.

“Sinergi ini bukan hanya soal urusan meja hijau, melainkan misi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Batang untuk menciptakan ketahanan keluarga, menurunkan angka stunting, serta menjamin masa depan anak-anak Batang yang lebih sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Batang Ikin menjelaskan, bahwa layanan ini adalah wujud komitmen untuk menghadirkan proses yang lebih ringkas dan terpadu.

“Melalui Ruang Sakinah, masyarakat cukup datang ke satu lokasi. Setelah mendaftar, mereka bisa langsung mengikuti konseling untuk mendapatkan rekomendasi psikologis sebagai syarat beracara di pengadilan. Ini mempermudah proses dan memangkas biaya maupun waktu,” terangnya.

Langkah ini juga menjadi penguat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan adanya rekomendasi kesiapan psikologis demi memastikan perlindungan terhadap hak anak.

“Data menunjukkan bahwa pernikahan yang dipaksakan atau belum matang secara mental sering kali berakhir pilu. Ikin memaparkan fakta di lapangan bahwa sekitar 20 persen permohonan ditolak oleh pengadilan,” tegasnya.

 Namun, yang lebih memprihatinkan adalah nasib mereka yang dikabulkan.

“Sekitar 1520 persen dari perkara yang dikabulkan terindikasi berujung perceraian dalam waktu dua hingga tiga bulan setelah pernikahan. Oleh karenanya dengan layanan ini kami harap turut bisa menekan angka pernikahan dini, dan mencegah perceraian,” Pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Jumadi)