Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 saat Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Selasa (10/6/2025).

Bupati Batang Faiz Kurniawan menjelaskan bahwa, rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

“Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2025 ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan daerah sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita presiden dan wakil presiden,” jelasnya.

Berdasarkan paparan Bupati Faiz, gambaran umum rancangan perubahan KUA dan PPAS TA 2025 menunjukkan proyeksi keuangan daerah yang cukup signifikan dengan total belanja mencapai Rp2,07 triliun.

Secara rinci, komponen keuangan dalam rancangan perubahan APBD 2025 meliputi:

1. Pendapatan sebesar Rp1.931.464.577.587,00. Belanja sebesar Rp2.071.322.775.737,73. Defisit sebesar Rp139.858.198.150,73.
2. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp144.858.198.150,73.
3. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00.
4. Surplus Pembiayaan sebesar Rp139.858.198.150,73 yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Selain penyampaian KUA PPAS, dalam rapat paripurna tersebut Bupati Faiz juga menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rancangan Perda ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI sesuai amanat Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Menteri Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional,” terangnya.

Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 yang akan diubah dan disempurnakan, di antaranya:

• Penyempurnaan pengertian pada ketentuan umum yang perlu dihapus dan disempurnakan.
• Perubahan ketentuan penilaian PBB-P2 yang semula diatur dengan Peraturan Bupati berubah menjadi diatur oleh Peraturan Menteri.
• Ketentuan pengecualian Objek Pajak BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
• Penyesuaian tarif pajak MBLB dikembalikan ke tarif semula yaitu 15% (lima belas persen), pada Perda sebelumnya tarif Pajak MBLB 20% (dua puluh persen).
• Penambahan ayat terkait Peraturan Bupati atas perubahan tarif Retribusi Daerah yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
• Ketentuan objek Retribusi Daerah tidak dimuat pada pasal tetapi pada lampiran Peraturan Daerah.
• Penyesuaian tarif Retribusi Daerah pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sesuai dengan bentuk pelayanan dan tindakan yang diberikan.

Faiz berharap, agar pembahasan selanjutnya di tingkat Badan Anggaran dan Komisi DPRD dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan harapan bersama.

Kedua rancangan yang disampaikan Bupati tersebut selanjutnya akan melalui proses pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang mengikat. (MC Batang, Jateng/Edo/Sri Rahayu)