Batang - Pemerintah Kabupaten Batang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (25/3/2025).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Batang Ari Yudianto menyampaikan, bahwa forum ini menjadi wadah koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi pembangunan serta memberikan masukan terhadap Rancangan RKPD 2026 dan rancangan awal RPJMD 2025-2029.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Rancangan Akhir RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029 yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Batang,” jelasnya.

Ari menyebutkan, pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung capaian pembangunan nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, komitmennya untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang bersatu, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan program prioritas yakni mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka pengangguran, pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik, pengembangan pengalaman agama dan kelestarian budaya, serta menciptakan pemerintah yang bersih dan professional,” terangnya.

Apalagi kemarin Kabupaten Batang sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. Makanya, perlu ada persiapan untuk menyiapkan SDM.

“Selain itu, perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa kemandirian daerah. Selama ini Kabupaten Batang masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam pembangunan karena kapasitas anggaran daerah masih sangat kecil,” tegasnya.

Faiz Kurniawan menegaskan, ke depan untuk para restoran dan rumah makan yang belum mengurus pajak harus ditegur dengan tegas.

“Pajak yang masuk ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Batang yang manfaatnya nanti kembali ke masyarakat untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Siska)