Kasi Politik dan Kewaspadaan Dini Kesbangpol Iwan Setiwan Menyerahkan laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Politik
BATANG- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Selasa 31/1/17 memeriksa bantuan operasional partai politik yang berlangsung di Ruang Pertemuan DPRD Kabupaten Batang, pemeriksaan tersebut di hadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo, dan Ketua Fraksi Partai Politik dan Kepala Inspektorat Kabupaten Batang, Lany Dwi Rejeki dan perwakilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik.
Ketua Tim Pemeriksa Interim BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Hasbi Asidiqi mengatakan, pemeriksaan bantuan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan operasional partai politik tahun anggaran 2016, untuk laporanya paling lambat tanggal 31 Janurai 2016 di serahkan ke BPK RI yang selanjutnya akan kita audit.
“Laporan pertanggungjawaban bantuan operasional parpol menghadirkan fraksi partai politik untuk memberikan laporannya”. Kata Hasbi. Setelah kita terima laporan hasil pertanggungjawaban bantuan operasional parpol akan kita periksa dan audit, yang menerut laporan yang BPK terima ada 10 fraksi yang menerima bantuan tersebut, namun ada satu partai politik yang tidak menerima bantuan karena dualisme kepemimpinan.
“Pemeriksaan ini sifatnya pemeriksaan langsung di kantor parpol dan akan kami sambung dengan pemeriksaan laporan keuangan untuk melakukan konfirmasi dan menanyakan lebih dalam terkait laporan tersebut sehingga kedepan pertanggungjawabanya lebih baik lagi”, jelas Hasbi. Hasbi mengatakan dalam pemeriksaan laporan bantuan operasional parpol ini di harapkan tidak ada temuan, kalaupun ada temuan hanya kesalah pahaman aturan atau regulasi dan tidak ada temuan terkait dengan nominal uang.
“Kalau ada temuan kami harap hanya sebatas administrasi sehingga bisa kita perbaiki, kami tidak harapkan ada temuan terkait dengan nominal uang”, ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Batang Imam Teguh Raharjo mengatakan, kehadiran BPK sangat di apresiasi oleh pimpinan fraksi yang ada di Kabupaten Batang, untuk laporan pertanggungjawabanya dari fraksi penerima bantuan tersebut sudah diterkumpul di Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Poltik.
“Insyaallah surat pertanggungjawabnya sudah sesuai dengan peruntukannya dan bisa di cek nanti”, kata Ketua DPRD Imam Teguh Raharjo.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet yang juga Bendahara Partai Golkar meminta kepada BPK RI dalam pemeriksaan tidak bertindak seperti eksekutor, kami harapkan ada azaz pembinaan dalam melakukan pemeriksaan.
Karena banyaknya regulasi sehingga ada perbedaan sudut pandang dan beda penafsiran eksekutif maupun legislatis, untuk itu kami mohon BPK untuk memberikan pembinaan kepada kita, mana yang dibenarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga kita tidak melakukan kesalahan dalam membuat laporan pertanggung jawabanya.
“Sebenarnya bantuan operasinol partai politik tidak sebanding dengan biaya partai politik yang dikeluarkan, karena biaya operasional partai politik biayanya lebih dari bantuan partai politik yang diberikan pemerintah “. Kata Nur Untung Slamet.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Agung Wisnu Barata Melalui Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional mengatakan, untuk total bantuan parpol sebanyak Rp 809.933.635,- besaran bantuan untuk masing–masing parpol PDI Perjuangan Rp 159.592.713,- PKB Rp 128.690.583,- Gerinda Rp 98.5169.901,- Golkar Rp. 86.639.784,- Demokrat Rp.67.178.461,- Nasdem Rp, 62.932.975, PAN Rp. 42.382.774, Hanura Rp. 38. 814. 517, dan PKS Rp 38.452.190,-
“Untuk PPP mendapatkan Rp 86.732.737,- namun karena ada dua kepengurusan partai sehingga tidak bisa menerima bantuan operasional partai, untuk hasil SPJ bantuan tersebut sudah kami serahkan kepada BPK RI perwakilan Jawa Tengah yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan audit”, jelas Iwan Setiwan. (edo)
Batang - Geliat investasi dan pesatnya kawasan industri di Kabupaten Batang tak cuma menuntut ekspansi ekonomi, tetapi juga kepastian hukum dan perlindungan alam. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang resmi menyerahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial kepada DPRD dalam Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin (2482026).
Batang -Â Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Batang bersama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) berupaya memperkuat kapasitas anggota dengan menggelar Pelatihan Kokam Berlalulintas. Menghadirkan nara sumber Sofwan Sumadi anggota DPRD Jateng dan Satlantas Polresta Batang, untuk menyiapkan jajaran Kokam yang berkompeten dalam membantu kalancaran lalu lintas.
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang resmi membuka Gerakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Batang Tahun 2026 pada Jumat 21 Agustus 2026. Penggalangan dana publik yang berlangsung hingga 21 November 2026 ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0736Batang, Letkol Inf. Didik Sudarmawan, selaku Ketua Umum Panitia.
Batang - Suasana peringatan HUT Ke-81 RI di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mendadak riuh dan penuh warna. Ratusan buruh tampak antusias memadati area acara, melepaskan penat rutinitas pabrik demi merayakan hari kemerdekaan bersama sesama rekan kerja.
Batang - Ribuan warga memadati sepanjang Jalan Veteran Batang, Kabupaten Batang untuk menyaksikan Batang Night Carnival dalam rangka Memperingati HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum acara dimulai. Warga memenuhi sepanjang jalur yang menjadi lokasi pelaksanaan karnaval untuk melihat beragam atraksi dari para peserta.
Batang - Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Batang menyuguhkan tampilan spektakuler yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena bertabur cahaya. Untuk pertama kalinya Batang Night Carnival bertajuk "Shining Together" digelar, menciptakan suasana malam akhir pekan yang terasa lebih hidup dengan tampilan gemerlap cahaya dari 25 kontingen lewat keunikan masing-masing di sepanjang Jalan Veteran Batang, Kabupaten Batang, Sabtu (2282026) malam.