BATANG - Walaupun Tim Satuan Tugas Pemberantasan Pungtan Liar (Saber Pungli) baru beberapa hari terbentuk dan belum dikukuhkan, namun tim tersebut akan segera melakukan aksinya dalam menjalankan tugasnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Saber Pungli Wakapolres Batang Kompol Widodo Ponco Sutanto saat rapat koordinasi Tim Saber Pungli yang berlangsung di Rauang rapat Bupati Batang 19/1/17.

Disampaikan juga oleh Ketua Tim Seber Pungli yang mengatakan untuk susunan organisasi tim Saber Pungli telah dibentuk yang melibatkan lintas sektoral yaitu dari Kepolisian Polres Batang, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Kejaksaan Negeri serta TNI Kodim 0736 Batang.

Untuk aksi pertama program pertama melakukan sosialisasi guna membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, dengan implementasi programnya membangun budaya dan karakter masyarakat anti pungli, sehingga terbangunnya karakter masyarakat anti pungli. “Aksi tim seber pungli untuk program pertama akan melakukan sosialisasi anti pungli dengan sasaran organisasi masyarakat dan warga di setiap desa, sosialiasi penanaman budaya anti pungli dengan sasaran pelajar, kampanye anti pungli oleh seluruh kompartemen pemerintah daerah dan elemen masyarakat, sosialisasi dengan melibatkan media masa dan pemasangan lieflet, spanduk di tempat pelayanan yang beresiko pungutan liar”. Kata Wakapolres.

Sekertaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin mengatakan tim Saber Pungli untuk sasaran pengawasan bisa di lakukan di tempat pelayanan yang bersesiko pungutan liar seperti perizinan dalam Penerbitan HO, Izin Trayek, Izin Pertambangan, Izin Perhubangan Darat, Laut dan Udara, Rekomendasi tidak sengketa tanah, Izin Usaha.

"Tim saber pungli tidak berkutat di perizinan saja tapi juga merambah pada bantuan hibah dan bantuan sosial dengan titik fokusnya, Pencairan dana hibah dan bansos, Pemotongan dana bantuan sosial” Jelas Nasikhin.

Begitu juga tim saber pungli juga memiliki sasaran tugas di bidang kepegawaian dengan fokus pada mutasi pegawai, Kenaikan pangkat, Promosi jabatan,Pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Batang yang juga sebagai ketua Dewan Penasehat Tim Saber Pungli Edi Ermawan, SH, MH. mengatakan di forum rapat tersebut untuk segera mensosialisasikan kepada perangkat desa untuk tidak menaruh kota di Kantor desanya.

“Kotak yang berada di desa itukan banyak dan warga yang mengurus surat-surat biasanya ngasih uang kekotak, saya tegasnya untuk sekarang kotak yang ada di kantor desa untuk segera dihilangkan itu sudah termasuk pungutan kotak amal hanya ada di Masjid dan Mushola saja”. Tegas Kepala Kejaksaan Negeri Batang. (edo)