Batang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang menggelar rapat Paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Pemerintah Kabupaten Batang di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Rabu (15/6/2022).

Rapat Paripurna tersebut diikuti oleh 23 dari 45 anggota Dewan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 Rapat Paripurna tersebut merupakan yang pertama kali dihadiri Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, Pertanggungjawaban APBD 2021 dengan anggaran belanja dan transfer terealisasi 92,5 persen.

“Saya bersyukur bisa melaporkan Raperda tersebut tepat waktu. Hal ini juga dibarengi memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ke-6 secara berturut-turut kembali,” tuturnya.

Sesuai ketentuan maksimal enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran laporan pertanggungjawaban APBD harus sudah diserahkan ke Dewan. Pertanggungjawaban kita sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kita sudah enam kali mendapatkan secara berturut-turut setiap tahunnya,” jelasnya.

Dijelaskannya, pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp1,7 triliun dan realisasinya sebesar Rp1,8 triliun. Nilainya setara dengan 103,62 persen, sehingga pendapatan daerah melebihi dari target. Yaitu Rp63,7 miliar atau 3,62 persennya.

Pihaknya tidak menyangkal, pada tahun anggaran tersebut serapan anggaran tidak bisa 100 persen. Anggaran Belanja dan Transfer dalam penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp1,9 triliun. Sementara realisasinya sebesar Rp1,78 triliun atau 92,53 persen. Sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp143,6 miliar atau 7,47 persen.

 â€œUntuk serapan anggaran, ada beberapa komponen yang tidak 100 persen. Diantaranya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan yang lainnya. Banyak hal kenapa tidak bisa 100 persen. Namun hal tersebut tidak menyalahi ketentuan. Justru kalau 100 persen akan menjadi tanda tanya oleh pemeriksa,” terangnya.

Salah satu contohnya dari belanja pegawai.  Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah ada pegawai pindah, meninggal, pensiun, dan lainnya. Hal itu mengakibatkan adanya anggaran yang tersisa.

“Anggaran Belanja yang tidak terserap diantaranya dari Belanja Pegawai sebesar Rp 67,8 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp40,5 miliar, Belanja Hibah Rp6 miliar, Bantuan Sosial Rp2,2 miliar, Belanja Modal Rp23,7 miliar, Belanja Tak Terduga Rp2,7 miliar, dan Belanja Transfer atau Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp533,4 juta,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)