Batang - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Batang meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tetap mengoptimalkan anggaran dalam menangani stunting.

Kepala Bappelitbang Batang, Ari Yudianto menyampaikan, tahun 2022 meskipun belanja di OPD harus disesuai karena adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, namun dana untuk penanganan stunting jangan sampai ada pengurangan.

“Dana transfer dari Pemerintah Pusat hanya Rp49 miliar. Nanti mau tidak mau belanja di OPD harus menyesuaikan, maka apabila ada kegiatan yang masih bisa ditunda ya di tunda dulu, namun khusus pada penanganan stunting karena untuk kepentingan masyarakat dan ditargetkan menurun, jadi tidak bisa ditunda,” katanya, usai menjadi narasumber pada Pertemuan Penyusunan Regulasi Stunting di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Senin (11/10/2021).

Ia menambahkan, terkait dengan anggaran yang sangat terbatas, paling tidak OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan stunting, diharapkan ada alokasi anggaran walaupun tidak terlalu besar, tetapi tetap ada intervensi untuk penanggulangan stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Batang, dr. Didiet Wisnuhardanto menyampaikan, Kabupaten Batang memang mengalami penurunan angka stunting dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah ada penurunan di tahun 2020 sebesar 16%, tahun 2021 15,67%. Mudah-mudahan kedepan semakin menurun,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu strategi menurunkan angka stunting dengan memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil.

“Kami mempunyai program ibu hamil dimasukkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kabupaten Batang mendapat kuota 3 ribu pasien hingga bulan Desember,” jelasnya.

Ia mengharapkan, JKN tersebut diberikan tepat sasaran yakni ibu hamil yang termasuk warga kurang mampu atau bagi mereka yang menunggak biaya JKN, yang disebabkan beberapa hal.

“Pengurusannya bisa lewat Puskesmas atau dengan surat pernyataan Kepala Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Batang Sri Eprileni menerangkan, jika diukur dari angka stunting nasional, sebenarnya Kabupaten Batang termasuk tidak terlalu tinggi. Namun untuk memotivasi OPD terkait karena 15,67% di bulan Februari masih cukup tinggi.

“Targetnya di tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Batang bisa turun sampai 12%,” tegasnya.

Ia mengimbau, agar OPD terkait dapat melakukan pendataan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan stunting.

Di sisi lain, Pemerintah Desa sangat berperan penting terhadap pencegahan stunting.

“OPD harus menginventaris kegiatan pencegahan stunting yang bisa direalisasikan di desa. Sehingga bisa memotivasi desa, untuk bersinergi mencegah terjadinya stunting,” tandasnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Desa, Dispermades dan Kantor Kemenag yakni dapat melakukan pencegahan pernikahan anak.

“Desa berperan penting karena aparat desa yang tahu di desanya ada berapa ibu hamil dan bagaimana kondisinya,” ujar dia.

Salah satu OPD yang berperan penting untuk menyosialisasikan pencegahan stunting adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Batang Puji Setyowati mengutarakan, sebagian besar masyarakat menengah ke bawah lebih sering mendengarkan informasi yang berbalut hiburan melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Abirawa FM.

“Jadi kami mengoptimalkan keberadaan radio Abirawa untuk menyosialisasi pencegahan stunting, lewat spot-spot siaran,” ungkapnya. (MC Batang, Jateng/Heri/Jumadi)