Batang - Korwil VII KPK Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tematik serah terima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Batang di Aula Bupati, Kabupaten Batang, Jumat (18/12/2020).

Kepala Korwil VII KPK Republik Indonesia Brigjen Pol. Bachtiar Ujang Purnama mengatakan, bahwa PSU dari rekan-rekan pengembang wilayah semestinya harus ada tindaklanjut perawatannya, jika seandainya itu tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah dipastikan jika ada kerusakan Pemkab Batang tidak bisa melakukan perbaikan sebagai aset negara.

“Hal ini untuk Kabupaten Batang mendorong agar bisa meminta dan melakukan penyertifikatan sebagai aset Pemerintah Daerah terhadap PSU yang ada di wilayah Kabupaten Batang,” jelasnya.

Tujuannya, Lanjut dia, kelak jika ada hal yang memang dilakukan perawatan negara l Pemkab Batang bisa hadir dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki dan melayani masyarakat.

Supaya aset-aset itu tidak hilang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk digunakan tidak sebagaimana mestinya.

“Paling terakhir saya sampaikan, bahwa mengelola aset di wilayah Kabupaten Batang salah satu dari apa yang kita dorong supaya aset-aset milik Pemerintah Daerah tidak hilang,” tegasnya.

Oleh karena itu KPK selalu memberikan pengawalan supaya aset-aset itu betul-betul tersertifikat dan terdata dengan baik, sehingga tidak dialihkan atau hilang.

Sementara, Bupati Batang Wihaji mengatakan, memang beberapa hal saya sangat hati-hati karena jangan sampai nanti kewajiban pengembang diserahkan ke kita tetapi belum terselesaikan misalkan Fasumnya.

“Setiap ada pengajuan dari pengembang selalu saya check terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan. Setiap Fasum yang sudah diselesaikan  pengembang dan diserahkan  ke Pemerintah Daerah akan dicatat  sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)