Batang - Bupati Batang Wihaji menyanggupi permintaan Sang Pamomong atau paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Batang yang meminta ada kenaikan Siltap (Tunjangan Penghasilan).

"Saya setuju Siltap Kades naik minimal Rp3.200.000,00 dari Rp2.850.000,00 Walaupun secara aturan siltap kita sudah melebihi 10 persen, namun ada pasal lain selama kemampuan keuangan daerah mampu diperbolehkan," kata Wihaji saat beraudiensi dengan Perwakilan Kepala Desa Se-Kabupaten Batang di Rumah Dinas Bupati, Minggu (16/2/2020).

Dari kenaikan tersebut, Sudah kita hitung-hitung anggaran yang dibutuhkan naik sekitar Rp1.2 miliar dan semoga Pemkab mampu menggenjot pendapatan daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia juga mengatakan, siltap merupakan uang rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang lebih baik, integritas, profesional, akuntabel dan transparan. 

Tidak hanya itu, bupati juga meyutujui wacana rekuitmen Perangkat Desa dilakukan secara terbuka dan melalui ujian Computer Assisted Test (CAT).

"Rekruitmen Perangkat Desa melalui ujian menggunakan CAT semata-mata agar mendapatkan Aparatur Desa yang lebih baik dan profesional dan memiliki integritas dan demi desa yang lebih baik," jelasnya.

Pemerintah Daerah tidak mengambil alih kewenangan Kades, namun karena siltap Perangkat Desa bersumber dari alokasi dana desa yang asal usulnya dari APBD.

"Maka sistem CAT ini yang nanti ada kompetensi yang wajib dilaksanakan oleh calon Perangkat Desa, dan sistem kontrolnya Pemkab jadi ikut panitia ikut meloloskan calon Perangkat Desa," tambahnya.

Ia berharap, integritas Kades supaya terjaga, agar tidak ada yang tersangkut masalah hukum.

Sementara, Ketua Paguyuban Kepala Desa Sang Pamomong Kabupaten Batang Ahmad Rozikin, dalam usulnya meminta, agar penerapan anggaran 10 persen dari APBN untuk kenaikan Siltap Kades, pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kades serta pengadaan seragam Kades. 

"Pada dasarnya untuk rekruitmen Perangkat Desa menggunakan sistem CAT Kades menyetujui, namun ketentuannya Untuk ujian kompetensi akademik melalui CAT 25 persen tim akademik,  ujian keterampilan Komputer 25 persen Tim akademik dan ujian kepatutan kelayakan wawancara 50 persen hak mutlak Kades," terangnya.

Ahmad Rozikin juga meminta, kepada Pemerintah Daerah agar dalam menjelaskan tugasnya ada advokasi hokum, sehingga kami merasa tidak sendirian.

"Saya harap ada bantuan hukum bagi desa yang ada permasalahan dengan hukum," pintanya. 

Ia pun berharap, untuk penarikan PBB tetap bisa ditarik oleh Perangkat Desa,  akan tetapi juga harus ada jasa untuk identifikasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan ada reward bagi desa yang lunas PBB awal tahun. (MC Batang, Jateng, Edo/Jumadi)