Bupati Batang Wihaji (berbaju safari/no 3 dari kanan), Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo (no 2 dari kanan), dan Kapolres Batang AKBP Juli Agung Pramono (kanan) menyaksikan penandatangan Pakta Integritas PN
Sebagai lembaga pelayanan masyarakat, Pengadilan Negeri Batang dituntut untuk dapat menunjukan kemampuannya mewujudkan instansi yang profesioanal, efektif efisien transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Bupati Batang Wihaji saat menjadi saksi penandatangan pakta integritas untuk para hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri Batang, Senin (19/6). Turut hadir sebagai saksi Ketua DPRD Batang Imam Teguh Raharjo, Kapolres Batang AKBP Juli Agung Pramono dan perwakilan Kejaksaan Negeri Batang.
Pakta integritas menjadi komiten bersama baik FORKOPIMDA, maupun lembaga ataupun institusi lainya untuk mewujudkan instansi yang profesioanal, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi menjadi langkah yang diambil Pengadilan Negeri Batang dalam rangka melakukan penataan sisitem untuk mencapai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.
"Pakta Integritas dalam rangka pencanangan menuju zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ini menjadi baik, manakala kita komitemen bersama karena yang akan melihat, merasakan dampak baik birokrasi bersih dan melayani," jelas Wihaji.
Ketua Pengadilan Negeri Batang Indirawati, SH, MH mengatakan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. "Dalam Peraturan tersebut menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik," katanya.
Untuk pencapaian sasaran tersebut, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Bitokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintahan. (Edo/McBatang)
Batang - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara aktif memanfaatkan momentum Car Free Day (CFD) untuk menggelar layanan jemput bola dan sosialisasi sertifikasi halal Manfaatkan Momentum CFD.
Batang - Batang Art Festival (BAF) yang telah menjadi even spektakuler Dewan Kesenian Daerah (DKD) tiap dua tahunan, menarik perhatian ribuan pasang mata. Tampilan estetik bertema "Babad Alas Roban", menjadi media bagi seniman menggambarkan semangat pemimpin bersama warganya membersihkan anasir dalam proses pembangunan.
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP sebagai pedoman pelaksanaan program seragam gratis bagi peserta didik baru Tahun Ajaran 20262027.
Batang - Kabupaten Batang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jumpa Apresiasi Warga Pendidikan Kesetaraan Jawa Tengah (Jawara Jateng) 2026 yang digelar di Kawasan Agro Wisata Pagilaran, Kabupaten Batang, Sabtu (2762026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Minggu ini menjadi ajang memperkuat karakter, literasi, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan warga pendidikan kesetaraan dari seluruh Jawa Tengah.
Batang - Bupati Batang M. Faiz Kurniawan resmi membuka Batang Art Festival (BAF) 2026 yang mengusung tema "Babat Alas Roban" di Jalan Veteran Batang, Kabupaten Batang, Sabtu (2762026) malam.
Batang - Pemerintah Kabupaten Batang memberikan apresiasi kepada ratusan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan tali asih kepada anggota KORPRI yang memasuki masa purna tugas.