Batang - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026, seiring dengan visi dan misi kepala daerah yang baru. Salah satu program prioritas yang akan mulai dijalankan adalah program “Dapat Kerja” atau Daker, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi pencari kerja agar terserap di dunia industri.

Kepala Disnaker Batang Suprapto mengatakan, program Daker menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Batang.

“Program prioritas Bupati adalah Dapat Kerja. Tahun ini kami harapkan pelaksanaannya bisa lebih baik, baik dari sisi anggaran maupun jumlah aktivitas pelatihan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya saat ditemui di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Senin (12/1/2026).

Suprapto menjelaskan, pelatihan dalam program Daker tidak hanya dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Disnaker, tetapi juga menggandeng sejumlah BLK swasta. Bahkan, sebagian pelatihan telah mulai berjalan di wilayah Subah.

“Pelatihan Daker ini tidak harus selalu di BLK Disnaker. Kami juga bekerja sama dengan BLK swasta, dan pelaksanaannya direncanakan rutin setiap bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program Daker dibagi menjadi dua skema, yakni Daker formal dan Daker informal. Daker formal ditujukan bagi pencari kerja yang akan disiapkan masuk ke perusahaan, sementara Daker informal menyasar peserta yang diarahkan untuk bekerja mandiri atau membuka usaha setelah mengikuti pelatihan.

“Untuk target pelaksanaan, Disnaker Batang menargetkan sedikitnya 2.000 peserta dalam program Daker sepanjang 2026. Namun, berdasarkan kebutuhan industri, jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 4.500 peserta, khususnya untuk lulusan SLTA dan SMK.

Kalau melihat kebutuhan, program Daker bisa sampai 4.500 orang. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, termasuk lulusan sarjana, mencapai sekitar 6.200 orang. Selain mengandalkan anggaran dari APBD, Disnaker Batang juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan pemerintah pusat, untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pelatihan.

“Biaya pelatihan tidak harus dari APBD. Kami mengajak stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja untuk bersama-sama menyiapkan pelatihan. Perusahaan juga bisa mengadakan pelatihan sendiri dan dititipkan melalui Disnaker,” terangnya.

Suprapto juga menegaskan, jenis pelatihan yang diselenggarakan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, Disnaker akan menyesuaikan materi pelatihan agar lulusan siap diserap pasar kerja.

“Intinya, kami ingin memastikan masyarakat Batang punya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Sri Rahayu)